Koordinasi dengan PPATK, Bareskrim Dalami Dugaan Pemilik Binomo di Karibia

Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri akan mendalami temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan menduga penerima dana Binomo ada di Kepulauan Karibia.

Diketahui, dalam kasus ini Binomo ini polisi telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka. Crazy Rich asal Medan itu pun langsung ditahan dan kini sedang berada di balik jeruji besi.

"Masih didalami," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Jumat (18/3).

Secara terpisah, Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan, polisi masih melakukan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait tersangka kasus Binomo, Indra Kenz.

Lalu, terkait dengan adanya dugaan pemilik Binomo berada di Kepulauan Karibia. Saat ini Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan PPATK.

"Masih kita koordinasi dengan PPATK. Masih pendalaman dan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait IK," jelas Gatot.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menelusuri aliran uang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal. Penelusuran dilakukan PPATK itu baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain terkait penelusuran aliran dana ke luar negeri tersebut. Menurut dia, berdasarkan hasil koordinasi tersebut ditemukan aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Ivan dalam keterangannya, Jumat (18/3).

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online. Serta terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp13,2 miliar," kata dia.

Ivan menambahkan, dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana. PPATK memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja dan berkoordinasi dengan penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan terkait dengan investasi diduga ilegal.

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata dia.