Koordinator JPPR desak polisi usut aktor politik di balik kebohongan Ratna

Merdeka.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga kini masih mendalami kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dihakimi massa di Bandung, Jawa Barat. Aktivis itu diamankan kepolisian di Bandara Soekarno Hatta, saat hendak terbang ke Chile.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (Kornas JPPR) Sunanto mengatakan, aparat petugas harus dapat menangkap aktor penyebar berita hoaks. Bahkan, dia menduga kalau kasus itu adalah skenario.

"Saya kira yang paling penting, aktor politik pencipta hoaks ini yang perlu segera dihadirkan atau ditemukan. Karena produksi ini tidak hanya serta merta, saya yakin ini bagian dari skenario politik untuk penciptaan suatu opini. Iya bisa memungkinkan. Jadi semua skenario itu," kata Sunanto dalam diskusi publik bertema 'Residu Demokrasi Hate Speech dan Hoax' di D'Hotel Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/10).

Selain itu, katanya, kasus hoaks pun dapat dilakukan secara bersama alias tim. Mengingat, saat ini sudah masuk dalam tahun politik.

"Ada memang skenario untuk meningkatkan stabilitas dibuat tim itu untuk meningkatkan, sehingga menimbulkan simpati dan empati publik. Sehingga bisa menyerang kubu lawan tapi sebenarnya itu skenario dalam tim itu," ujarnya.

Lebih lanjut ia menduga, kasus kebohongan aktivis itu diduga ditunggangi aktor politik.

"Iya bisa jadi, makanya aku ungkapkan. Bagaimana kalau menemukan aktor intelektualnya. Sehingga tidak berakibat kepada orang lain. Sehingga tidak berdampak pada kandidat lain atau orang lain. Padahal ini adalah by design dati sebuah tim. Memang ada isunya yang memang diciptakan lawan, tapi ada juga isu untuk meningkatkan elektabilitas kandidatnya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni menambahkan, informasi bohong atau hoaks dapat merusak demokrasi Indonesia.

"Saya kira hoaks dan hate speech (ujaran kebencian) bukan lagi sebuah praktik demokrasi tapi kejahatan demokrasi. Membuat kedaulatan rakyat tidak terwujud. Ini yang tidak boleh kita biarkan," kata Titi.