Korban Novel Baswedan sambangi DPR, minta kasus terus berjalan

Merdeka.com - Empat orang yang mengaku korban dari Novel Baswedan mendatangi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedatangan mereka bukan lain meminta agar kasus penembakan yang melibatkan Novel terus dilanjutkan.

Keempatnya adalah Donni (32), Ali (33), Irwansyah Siregar (40) dan Deddy Nuryadi (34). "Kami ke sini ingin bertemu ketua DPR Komisi III yang menangani bidang hukum hubungan dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh Novel Baswedan," kata Yuliswan selaku Kuasa Hukum mereka, Senin (15/2).

Yuliswan mengaku, alasan mereka datang ke DPR adalah untuk meminta agar kasus Novel Baswedan tidak dideponering dan terus dilanjutkan. "Kami ingin kasus penembakan Novel Baswedan dilanjutkan. Sebenarnya ini tidak ada kriminalisasi, makanya kami ke sini agar kasus tidak dideponering dengan alasan kepentingan umum," ungkapnya.

"Kalau menyangkut kepentingan umum, kepentingan umum yang mana? Sedangkan banyak masyarakat yang menjadi korban. Kalau bicara kepentingan umum, maka sebenarnya ini membuat masyarakat menjadi resah," tambahnya.

Dirinya pun menuturkan akan terus mendesak DPR menuntaskan kasus ini. Sebab, DPR merupakan rumah rakyat dan oleh sebab itu sebagai warga kecil mereka ingin wakil rakyat mendengar pengaduan mereka.

"Karena di sini adalah rumahnya rakyat, rumahnya wakil rakyat, maka kami ke sini untuk mengadu, mengadu kepada wakil kami. Kami memperjuangkan hak rakyat yang tertindas hukum," jelasnya.

"Jangan diintervensi karena kita adalah negara hukum. Artinya harus naik ke sini, terlebih barang ini sudah bergulir penyidikan. Kami ingin proses ini segera tuntas," tutupnya.

Seperti diketahui, Novel ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan terhadap pencuri sarang burung walet yang terjadi pada tahun 2004 silam. Saat itu dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Bengkulu.

Kasus ini sempat dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 lalu. Namun kasus ini dibuka kembali saat terjadi kekisruhan antara KPK dan Polri, setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan jadi tersangka.

Hingga saat ini pimpinan KPK terus berupaya agar kasus Novel tidak disidangkan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.