Korban PPDB di Bandung 'berjatuhan', orang tua siswa ngeluh ke DPRD

Merdeka.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMP dan SMA 2015 di Kota Bandung mengundang kekecewaan orangtua siswa. Banyak orangtua siswa yang merasa iri dengan aturan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil karena pemberlakuan jalur afirmasi melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Jalur afirmasi itu menyebabkan calon siswa akademik yang akan menempuh pendidikan ke SMP atau SMA berjatuhan. Sebab kenyataan di lapangan, banyak yang menggunakan SKTM bodong keluar. Belum lagi aturan sistem rayonisasi yang menyebabkan banyaknya siswa terkecoh dengan pilihan 2.

Orangtua siswa yang tergabung dari berbagai elemen mendatangi DPRD Kota Bandung, Senin (6/7). Mereka menyampaikan keluhan carut marutnya PPDB Di Kota Bandung lantaran ketidakjelasannya aturan.

Orangtua salah satu siswa, Isah (26) mengaku sebagai pengguna SKTM yang sudah diverifikasi pihak RT dan RW. Yang dia keluhkan ada siswa yang diterima di dua sekolah yang dipilihnya.

"Ini bukan anak saya, tapi keponakan saya, yang masuk ke SMP 22 dan 16 itukan dekat rumah saya, tapi tiba-tiba dilemparkan ke SMP 35. Itukan jauh dari rumah saya," ungkap Isah yang berdomisili di Cicaheum Bandung itu di sela audiensi. Isah adalah salah satu orang tua siswa dari puluhan lainnya yang mengeluhkan sistem rayonisasi.

Rohana (32) orangtua siswa yang akan mendaftarkan anaknya ke SMP mengaku takut dengan penggunaan kartu perlindungan sosial (KPS) dengan syarat mengantongi SKTM. Sebab Pemkot Bandung dan kepolisian saat ini tengah melakukan bersih-bersih SKTM bodong.

"Saya takut saja tiba-tiba ada keterlibatan hukum, karena katanya itu bisa di penjara enam tahun. Belum lagi kalau ketahuan nanti anak saya dikeluarkan dari sekolah," tutur Rohana. Ia mengaku sudah memiliki KPS yang terdaftar secara database. "Saya akan perjuangkan dulu ini, biar jelas dulu aturannya."

Beberapa elemen orang tua siswa juga menyampaikan beberapa pernyataan yang disampaikan kepada komisi D DPRD Kota Bandung, di antaranya; membludaknya pendaftar siswa tidak mampu disebabkan tidak ada verifikasi dan visit awal dari sekolah. Padahal diamanatkan Perwal dan semua yang mendaftar dinyatakan diterima wali kota dengan verifikasi ulang oleh polisi. "Ini kelihatan kebijakan panik wali kota," kata salah satu orang tua siswa dalam pernyataannya.

Adanya indikasi rekayasa penanggalan penandatanganan Perwal PPDB Kota Bandung 2015 yang semula disampaikan Wali Kota tanggal 18 Mei ternyata sudah sejak 16 April. Dan itu baru dipublikasikan ke masyarakat 5 Juni di mana PPDB dibuka 1 Juni. "Sehingga ini kurang sosialisasi ke masyarakat dan sekolah," ungkapnya.

‎Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha mengaku akan menampung aspirasi orang tua siswa yang nasib anaknya terombang ambing untuk sekolah di tempat yang diinginkan.

"Persoalan PPDB yg dianggap rumit dan carut marut, kami menerima. Ingin buktikan bahwa ini bukan katanya. Bukan asal ucap yg bisa timbulkan fitnah. Dasarnya adalah beberapa bukti seperti adanya yang mundur karena penggunaan KPS dan lainnya," terangnya.