Korlantas Polri: Titik Penyekatan Bertambah jadi 381 Lokasi

Merdeka.com - Pelarangan mudik lebaran 2021 resmi dimulai sejak hari ini, Kamis (6/5) hingga 17 Mei 2021. Per hari ini, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menambah jumlah pos penyekatan untuk menghalau masyarakat yang akan mudik di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali menjadi 381 titik. Diketahui, sebelumnya pada 3 Mei 2021, Korlantas telah menyiapkan 379 titik penyekatan mudik lebaran 2021.

"Awalnya ada 333 titik penyekatan, sekarang sudah ada 381 titik penyekatan. Mulai hari ini, kita sudah bekerja keras melakukan pengalihan. Mereka (pemudik) kita putarbalikkan," kata Kasubag Daops Korlantas Polri, AKBP Dhafi dalam webinar 'Larangan Mudik 2021' yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri, Kamis (6/5).

Dhafi mengatakan bahwa pada hari ini, jumlah masyarakat yang masih nekat mudik berkurang bila dibandingkan hari Selasa atau Rabu malam kemarin. Dia tidak menyebutkan jumlah pastinya. Dia sangat menyayangkan masyarakat yang masih nekat mudik. Sekalipun bukan pemudik, para pelaku perjalanan itu harus melewati beberapa syarat ketat perjalanan, seperti surat bebas Covid-19 ataupun surat izin bekerja dari perusahaan.

"3 hari terakhir memang ada peningkatan volume kendaraan, puncaknya tadi malam, ke arah Jawa Palimanan meningkat. Hari ini yang tidak ada izin pasti kita putarbalikkan," katanya.

"Memang tidak ada penindakan hukum yang lain selain diputarbalikkan, selama dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan di jalan raya," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan masuk dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama arah Palimanan pada 4 Mei mencapai 9.601 unit. Naik 9 persen dibandingkan rata-rata jumlah kendaraan di hari biasanya hanya 8.797 unit. Kenaikan juga terjadi untuk lalu lintas Jalan Tol Jakarta - Cikampek arah Jakarta. Data yang terekam di sistem GT Cikampek Utama 2 menunjukkan total kendaraan menuju Ibu Kota kemarin mencapai 9.951 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenhub masih memperkirakan ada 17,2 juta warga yang akan tetap nekat mudik meskipun pemerintah sudah melarangnya. Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Marta Hardisarwono memperkirakan, sebagian besar pemudik akan nekat mudik menggunakan mobil.

"34,55 persen di antara mereka akan mudik menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor 18,18 persen, dan sisanya terbanyak dengan bus dan pesawat," kata Marta dalam webinar tersebut.

Dia kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak nekat mudik. Menurutnya hal itu sia-sia karena dia memastikan bahwa para petugas di lapangan akan memutarbalikkan para pemudik. Di setiap akses utama keluar masuk jalan tol dan non tol bahkan dijadikan pos lokasi penyekatan untuk menghalau para pemudik. Selain itu, kendaraan umum pun juga dilarang beroperasi.

"Untuk kendaraan umum sanksinya dilarang beroperasi sampai masa angkutan Idul Fitri berakhir," tegasnya.

Senada, Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sonny Harmadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Dia berharap masyarakat bisa belajar dari pengalaman mudik sebelumnya, yang mana menyebabkan kasus aktif Covid-19 melonjak.

"Kita sudah belajar dari 4x libur panjang selalu terjadi lonjakan COVID-19. Sejak 2,5 bulan terakhir kasus aktif sudah turun drastis. Dari 11 ribu bahkan 14 ribu per hari, turun menjadi 5 ribu per hari," katanya.

Sonny kembali mengingatkan masyarakat bahwa aturan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah ini bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai apa yang tertulis dalam Surat Edaran Satgas Covid 19 Nomor 13 Tahun 2021.