Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Korupsi Banprov, Mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar Divonis Dua Tahun Penjara

Korupsi Banprov, Mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar Divonis Dua Tahun Penjara ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan pimpinan DPRD Jabar, Ade Barkah dan anggota DPRD Jabar, Siti Aisyah divonis hukuman dua tahun penjara. Putusan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan kepada mereka dibacakan oleh Majelis Hakim Surachmat di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (3/11). Ade Barkah dan Siti menghadiri sidang secara virtual.

Diketahui, JPU KPK menuntut Ade Barkah 5 tahun kurungan penjara, dan Siti Aisyah 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi dana bantuan provinsi (Banprov) untuk Kabupaten Indramayu.

"Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta apabila tidak dibayar dipidana kurungan selama tiga bulan," ujar hakim.

Selain penjara, hak politik Ade Barkah dicabut dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta, apabila tidak bayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda akan disita untuk dilelang.

“Apabila tidak mempunyai harta, dipidana penjara 6 bulan," ucapnya.

Lalu, Siti Aisyah yang divonis penjara dua tahun harus membayar denda Rp100 juta. Jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan. Lalu, ia harus menerima pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp600 juta.

"jika tidak dibayar uang pengganti dalam sebulan, maka disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila tidak memiliki harta, maka dipidana penjara selama 4 bulan," kata dia seraya memberi waktu satu minggu kepada keduanya untuk pikir-pikir untuk banding atas vonis tersebut.

Perbuatan Ade Barkah dan Siti Aisyah dinilai telah melanggar dakwaan ketiga, sesuai Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Eks Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara

Ridwan Djamaluddin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah Digelar Rabu 31 Juli, Bakal Adili 3 Kadis ESDM Babel
Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah Digelar Rabu 31 Juli, Bakal Adili 3 Kadis ESDM Babel

Total tiga terdakwa akan bersiap diadili di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7) besok.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan 3 Eks Anggota DPRD dan Sekda Kota Bandung
KPK Tahan 3 Eks Anggota DPRD dan Sekda Kota Bandung

Ema Sumarna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar.

Baca Selengkapnya
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK

Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.

Baca Selengkapnya
Batal Bebas, MA Vonis Dua Polisi Kasus Tragedi Kanjuruhan 2 Tahun Penjara
Batal Bebas, MA Vonis Dua Polisi Kasus Tragedi Kanjuruhan 2 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Surabaya awalnya memvonis kedua polisi tersebut dengan hukuman bebas.

Baca Selengkapnya
Polisi Jebloskan 2 Mantan Dirut RSUD Bangkinang ke Penjara, Kasus Korupsi BLUD Rp6,9 M
Polisi Jebloskan 2 Mantan Dirut RSUD Bangkinang ke Penjara, Kasus Korupsi BLUD Rp6,9 M

Putusannya telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap pada 5 Oktober 2023

Baca Selengkapnya