Korupsi dana bantuan parpol, Bendahara PPP Jepara dituntut 1,5 tahun

Merdeka.com - Bendahara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Zainal Abidin, dituntut 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan bagi partai politik itu. Dalam perkara tersebut, Zainal didakwa telah melakukan tindak pidana hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 79 juta.

"Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar dalam sidang yang di Pimpin Hakim Ketua Sunarso kepada Antara, Selasa (3/5).

Jaksa Penuntut Umum M.Gandhara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, juga meminta hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 50 juta, jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

Diketahui, Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, menerima dana bantuan pada 2011 dan 2012, masing-masing senilai Rp 149 juta.

Namun, terdakwa malah menyelewengkan dana tersebut, seperti untuk membayar tunjangan hari raya pengurus partai dan keperluan pribadinya.

Terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah menunjukkan dana bantuan itu digunakan sebagaimana peruntukannya.

Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 23 juta.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan. (mdk/cob)