Korupsi Dana Desa, Eks Kades di Sumut Dituntut 7 Tahun Penjara

Merdeka.com - Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut, Mardan Goda Siregar (50) dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hindun Harahap, yang mendakwanya telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan negara Rp385,3 juta.

JPU menyatakan Mardan telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Mardan Goda Siregar terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Hindun di hadapan majelis hakim yang diketuai Sriwahyuni Batubara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/7).

Selain hukuman penjara, Mardan juga dituntut membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. JPU pun meminta agar majelis hakim mewajibkannya membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp385.326.590. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

"Apabila hasil lelang tidak cukup untuk membayar uang pengganti kerugian negara, terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara," tuntut Hindun.

Terdakwa tidak hadir langsung di PN Medan. Dia mengikuti sidang ini melalui video konferensi dari rumah tahanan.

Setelah mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Dalam perkara ini, Mardan JPU menyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan sejumlah kegiatan yang menggunakan Rp751.473.546 dana APBDesa Batu Sundung pada tahun 2018. Perbuatannya mengakibatkan kerugian negara Rp385.326.590.

Selama persidangan terungkap bahwa Mardan melakukan perbuatan itu sendiri. Dia tidak melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya. Selain menjabat kepala desa, Mardan juga merangkap jabatan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dia mengelola sendiri keseluruhan Dana Desa Batu Sundung. Perbuatan itu melanggar Pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mardan juga melakukan tindakan menyimpan dan membayar pendapatan desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2). Dia juga membuat sendiri Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Dana Desa Batu Sundung TA. 2018 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Seusai persidangan, Hindun menjelaskan bahwa terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan kerugian negara. Sejak jabatannya berakhir pada Desember 2018, Mardan tidak pernah hadir saat Pemkab meminta pertanggungjawabannya. Kasus itu pun dilaporkan ke Kejari Paluta.

Tiga kali dipanggil kejaksaan, Mardan juga mangkir. Dia bahkan melarikan diri. Pada 25 November 2019, pihak Kejari Paluta menangkapnya di Bengkulu Utara, Bengkulu.