Korupsi e-KTP, KPK agendakan periksa mantan Mendagri Gamawan Fauzi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi terkait kasus pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 yang menjerat Direktur Pengelola informasi administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sugiharto. Diketahui, saat kasus ini bergulir Gamawan selaku Menteri dianggap bertanggungjawab dan mengetahui pusaran korupsi tersebut.

"Jika penyidik menganggap ada hal yang perlu dikonfirmasi, akan dipanggil," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (10/6).

Mengenai korupsi ini, Priharsa pun tak membantah jika pihaknya belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Dia beralasan, saat ini penyidik tengah fokus terhadap pihak-pihak perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Sampe sejauh ini belum. Saat ini yang lebih banyak dipanggil, vendor dan pihak-pihak yang terkait dengan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK sudah pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Gamawan selaku Menteri Dalam Negeri. Penggeledahan itu berlangsung pada Rabu 23 April 2014.

Dari hasil penggeledahan itu, KPK menyita beberapa dokumen baik berupa kerta maupun elektronik untuk dijadikan barang bukti. Selain ruang kerja Gamawan, beberapa lokasi lain di kompleks Kementerian Dalam Negeri pun ikut digeledah.

Dua lokasi penggeledahan lainnya yakni, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kalibata serta PT Quandra Solution di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka dalam proyek senilai Rp 6 miliar tersebut.

Atas perbuatannya, Sugiharto diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke-1 jo Pasal 64 ke-1 KUHP.

(mdk/gil)