Korupsi, eks Kadis Kehutanan Pakpak Bharat dituntut 18 bulan bui

Merdeka.com - Mantan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, Muhammad Aris Gajah, dituntut dengan hukuman 18 bulan penjara.

Tuntutan itu disampaikan jaksa yang menyatakan dia bersalah karena korupsi dana pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 2010.

Tuntutan serupa disampaikan JPU terhadap terdakwa Rusman Solin. Dia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (22/1). Mereka meminta agar majelis hakim yang diketuai Robert Hendri menyatakan Muhammad Aris Gajah dan Rusman Solin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain hukuman 18 bulan penjara, Aris dan Rusman juga dituntut untuk membayar denda. JPU meminta hakim mendenda keduanya masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara.

Dalam perkara ini, Muhammad Aris Gajah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Rusman Solin selaku PPK, didakwa telah mengorupsi dana untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahun 2010 sebesar Rp300 juta.

JPU menyatakan, PLTS dibangun di 80 rumah yang tersebar pada tujuh desa di Kabupaten Pakpak Bharat. Pembangunan itu mendapat anggaran Rp700 juta.

Namun, kenyataan dalam pengerjaannya terdapat beberapa material yang tidak dipasang. Akibatnya negara dirugikan Rp 300 juta.

Setelah mendengar tuntutan jaksa, kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan. Pledoi akan disampaikan pada sidang dijadwalkan pekan depan.