'Korupsi Era Orde Baru Dilakukan Secara Besar dan Sistemik'

Merdeka.com - Pakar hukum asal Universitas Trisakti Abdul Fikhar Hadjar mengungkapkan korupsi pada rezim Soeharto dilakukan secara masif dengan memakai kekuatan sistem. Korupsi yang sistemik itu terjadi di semua lini politik, sosial dan ekonomi.

"Korupsi pada dalam itu dilakukan secara sistemik dilakukan sedemikian rupa, melalui peraturan Undang-Undang, Keputusan Presiden tentang tata niaga. Itu sebenarnya korupsi, namun diselimuti dengan aturan," kata Fikhar saat diskusi 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto' di markas Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (6/12).

Dia menjelaskan, korupsi secara struktural tersebut juga dilakukan pada ranah penegak hukum. "Korupsi ini juga bukan hanya di yudikatif tapi juga penegak hukum, itu karena tersandra oleh regenerasi korupsi," jelasnya.

Fikhar menambahkan, akibat rezim penguasa saat itu, penegak hukum ikut kongkalikong. Aparat militer pada rezim orde baru juga tak memiliki taring karena mengawal proyek yang bergulir di pemerintahan.

"Itu akibat penyanderaan penegak hukum," tuturnya.

Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menuturkan, perbuatan korupsi pada era orde baru melekat di lingkungan pejabat tinggi negara. Sehingga menjadi sulit menuntaskan perilaku korupsi pada rezim Soeharto.

"Korupsi yang tingkat tinggi melibatkan aparatur keamanan negara, petinggi negara, sehingga susah di pecahkan," ucap Usman.

Aktivis reformasi itu menyebut, saat itu pemerintahan Soeharto dibantu dengan kekuatan militer. Akhirnya, aparat militer pada saat itu turut menikmati secara ilegal perekonomian Indonesia.

"Itu memperlihatkan setidaknya anggaran militer pada saat itu karena tidak ditanggung negara," ujarnya.

Maka dari itu, kata Usman, bila penyelesaian korupsi era orde baru dapat dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Internasional bila tidak sanggup diselesaikan oleh pengadilan Tipikor nasional.

"Pengadilan korupsi internasional dapat menyelesaikan," tandas Usman. (mdk/fik)