Kasus korupsi Gardu PLN, Kejati DKI bakal periksa Jero Wacik

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bakal memeriksa bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik terkait kasus‎ dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat‎. Namun, pemeriksaan itu akan dipertimbangkan usai memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan‎ selaku tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita ikutin perkembangannya (hasil pemeriksaan Dahlan Iskan) dulu untuk memeriksa Jero Wacik," kata Kepala‎ Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo di kantornya, Kamis (11/6).

Mantan Menteri BUMN itu menjelaskan rentetan korupsi pada mega proyek tersebut. Melalui laman www.gardudahlan.com, Dahlan membeberkan saat proyek berlangsung, Menteri ESDM merupakan Pengguna Anggaran (PA).

Meski Dahlan tidak menyebut nama Menteri ESDM dalam situs miliknya itu, namun kuat dugaan tudingan tersebut mengarah kepada Jero Wacik. Sebab, saat proyek pembangunan 21 gardu dengan nilai Rp 1,063 triliun itu berjalan Jero Wacik menjabat sebagai Menteri ESDM.

Kendati demikian, Waluyo menuturkan untuk saat ini pihaknya masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap bos Jawa Pos tersebut. Oleh karenanya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat akan dilakukan usai pemeriksaan Dahlan.

"Kita masih menunggu hasil penyidik dari pemeriksaan Dahlan Iskan," tandasnya.

Seperti diketahui, Dahlan Iskan yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat senilai Rp 1,063 trliun‎ oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. ‎Dalam kasus ini, Dahlan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula saat Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN. Saat itu, Kementerian ESDM mengerjakan mega proyek 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara dengan niali proyek mencapai Rp 1,063 triliun yang dimulai sejak Desember 2011. Namun, belakangan proyek ini justru terbengkalai.

Sebelum Dahlan, Kejaksaan sudah lebih dulu menetapkan 15 anak buah Dahlan sebagai tersangka dalam kasus itu. Satu tersangka sudah manjadi terdakwa dan sudah masuk ke persidangan.

Sedangkan, sembilan tersangka lainnya masih dalam proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Kesembilan tersangka yakni, FY selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat, SA selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta Bante‎n, dan INS selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Lalu ITS selaku pegawa PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, Y selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN, AYS selaku ‎Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN, YRS selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, EP selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali serta ASH selaku pegawai PLN Proring Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.