Korupsi pengadaan Alquran memperburuk citra DPR
Merdeka.com - Terbongkarnya kasus korupsi pengadaan Alquran menambah catatan hitam buruknya mental anggota dewan di negeri ini. Padahal, mayoritas rakyat di Indonesia ini adalah muslim.
Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Teguh Kurniawan mengatakan bobroknya mental anggota dewan karena kesalahan mempelajari ilmu politik. "Pendidikan masyarakat terkait sistem politik itu harus dilakukan perbaikan. Padahal pendidikan masyarakat itu yang mendukung tindakan anti korupsi," kata Teguh kepada wartawan usai diskusi perspektif Indonesia 'korupsi Alquran penanda moral yang rusak parah (?)' di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (6/7).
Selama ini masyarakat salah menilai politik hanya sebagai mesin yang mengantarkan seseorang pada puncak kekuasaan, padahal politik juga bertujuan untuk mendatangkan sebesar-besarnya pengaruh dalam mewujudkan pemerintahan berpihak untuk rakyat.
-
Siapa yang mengabaikan moral di dunia politik? 'Orang-orang, tanpa memandang usia atau ideologi, lebih bersedia terlibat dalam perilaku dan penilaian yang tidak bermoral jika perilaku tersebut berada dalam ranah politik,' kata Hull.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Upaya mengubah pendidikan masyarakat itu penting. Pendidikan sistem politik harus dilakukan perbaikan," lanjutnya.
Selain itu, buruknya sistem birokrasi harus direformasi. Contoh kecil, kata Teguh, rekruitmen kader baru pada suatu partai politik harus mulai diubah. Tidak lagi berdasarkan finansial, tetapi harus memiliki integritas dan kompetensi.
"Sekarang aja PNS masuk harus bayar, gimana coba," keluhnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca SelengkapnyaPersoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaIrma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaMenurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca SelengkapnyaKesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaPolisi mengamankan barang bukti delapan mobil dengan pelat palsu serta 25 kartu tanda anggota DPR.
Baca Selengkapnya