Korupsi rehab rumah, eks Kadis Sosial Tapteng dihukum 1 tahun 6 bulan penjara

Merdeka.com - Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Mas Intan Aritonang (58), dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Mas Intan terbukti melaukan korupsi pada proyek pengadaan bahan bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2013. Rekannya, Gompis Bonar Simarmata (44), juga diganjar hukuman serupa.

Hukuman untuk kedua terdakwa dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Feri Sormin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (5/10). Keduanya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi dengan UU RI 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Feri.

"Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa masing-masing 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," sambungnya.

Menanggapi putusan majelis hakim, kedua terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Putusan itu sendiri lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rali Dayan Pasaribu memint kedua terdakwa masing-masing selama 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak memerintahkan jaksa untuk menahan Mas Intan maupun Gompis. Keduanya pun pulang melenggang pulang, meninggalkan pengadilan.

Mas Intan sempat meneteskan air mata, namun keluarganya langsung menenangkan. Dia kemudian diajak pulang.

Sementara jaksa dari Kejari Sibolga yang menangani perkara ini mengatakan kedua terdakwa memang tidak ditahan sejak penyidikan.

"Sudah kembalikan uang kerugian negara mereka. Dari penyidikan juga memang tidak ditahan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Mas Intan Aritonang selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Gompis Bonar Simarmata (rekanan) membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan bahan bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pads 2013 lalu. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp 246 juta.