Follow
Kota Bekasi segera memperketat aturan pengadaan vaksin di RS swasta
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, segera membuat peraturan terkait pengadaan vaksin di sejumlah fasilitas kesehatan swasta di wilayah setempat. Hal ini dilakukan menyusul adanya peredaran vaksin palsu dari distributor ilegal.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, peraturan bisa berbentuk keputusan wali kota maupun peraturan wali kota. Sejauh ini, kata dia, pihaknya masih mendalami kasus vaksin palsu melalui Satgas Vaksin Palsu yang telah dibentuk.
"Bisa saja nanti pengadaan vaksin di rumah sakit swasta harus diketahui oleh pemerintah," kata Rahmat, Senin (25/7).
-
Kenapa testpack positif palsu bisa terjadi? Hasil positif palsu adalah ketika testpack menunjukkan dua garis—yang menandakan kehamilan—meskipun seseorang tidak benar-benar hamil.
-
Kenapa alat deteksi kebohongan dibuat? Gagasan bahwa berbohong bisa memicu efek fisik yang bisa diamati membuat kita menciptakan alat yang dianggap bisa mendeteksi kebohongan.
-
Apa itu pendeteksi kebohongan? Larson memperkenalkan mesin yang dinamainya 'kardio-pneumo-psikogram', kemudian disebut poligraf, yang mengacu pada berbagai sinyal fisik yang direkam oleh stylus.
-
Bagaimana cara mengenali QRIS palsu? Hindari transaksi melalui kode QRIS yang tampak seperti hasil manipulasi, karena ada kemungkinan itu adalah kode QR palsu yang ditujukan untuk menipu pelanggan untuk memberikan data pribadi.
-
Siapa yang mungkin mengalami hasil positif palsu? Jika seseorang melakukan tes kehamilan dalam beberapa hari setelah menerima suntikan hCG, hasilnya mungkin menunjukkan positif palsu.
-
Mengapa kuku asli bisa rusak karena kuku palsu? Proses pemasangan kuku akrilik melibatkan pengikiran kuku asli, yang dapat membuatnya semakin tipis. Penggunaan aseton untuk menghapus kuku artifisial juga dapat membuat kuku alami menjadi lebih rapuh. Jika tidak diatasi dengan perawatan yang tepat, kuku dapat mudah patah dan mengalami kerusakan permanen.
Ketua Satgas Vaksin Palsu Kota Bekasi, Pusporini, mengatakan pihaknya bersama satuan kerja perangkat daerah terkait akan mengumpulkan daftar distributor resmi yang mendistribusikan vaksin.
"Kalau tidak ada dalam daftar, tidak diizinkan mengadakan vaksin," kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Bekasi, Irwan Heriyanto mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperketat pendistribusian vaksin ke sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah setempat.
Sejauh ini, kata dia, pengadaan obat di rumah sakit tergantung kebutuhan. Menurut dia, rumah sakit kesulitan membedakan antara vaksin asli dengan palsu karena tak mempunyai alat untuk mendeteksi. Karena itu, kata dia, jika sudah ada daftar resmi dari pemerintah memudahkan pengadaan vaksin di rumah sakit.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca Selengkapnya
Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca Selengkapnya
Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca Selengkapnya
Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca Selengkapnya
Hinky mengatakan, vaksin AstraZeneca sudah melewati tahap uji klinis tahap 1 hingga 4.
Baca Selengkapnya
Penularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
Baca Selengkapnya
Belakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.
Baca Selengkapnya
Jamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p
Baca Selengkapnya
Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca Selengkapnya
Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca Selengkapnya
Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca Selengkapnya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya