Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPAI ingatkan pemerintah dan DPR segera tuntaskan RUU perbukuan

KPAI ingatkan pemerintah dan DPR segera tuntaskan RUU perbukuan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Advianti. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Kontroversial buku pendidikan untuk anak-anak kembali terjadi setelah buku yang berjudul "Aku Berani Tidur Sendiri" terbitan PT Tiga Serangkai menjadi viral lantaran berisi konten masturbasi terhadap anak-anak. Tidak mau kejadian seperti ini terus berulang, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am menilai kejadian ini sebagai momentum bagi legislatif dan eksekutif segera membahas rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan.

"Ini jadi momentum RUU sistem perbukuan untuk memastikan bahwa buku berkualitaslah yang hanya bisa dikonsumsi," kata Asrorun di kantor KPAI, Jakarta, Jumat (24/2).

Belajar dari kasus-kasus serupa, Asrorun meminta agar nantinya setiap buku di pasaran wajib memiliki label segmentasi pembaca disusul kualitas isi buku tersebut harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, disampaikan Asrorun, dalam RUU perbukuan nanti akan diatur sedemikian rupa kriteria buku yang akan dicetak.

Orang lain juga bertanya?

"Nanti di dalamnya (RUU Pembukuan) ada ketentuan peruntukan. Jadi insya Allah tidak akan ada lagi (buku) tidak berlabel," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriyanto mengamini permintaan tentang RUU sistem pembukuan. Menurutnya saat ini RUU tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR.

"Nanti pengesahan akan dilaksanakan di rapat Paripurna," ujar Supriyanto saat menghadiri konferensi pers di kantor KPAI bersama dengan perwakilan dari PT Tiga Serangkai selaku induk penerbit dari buku "Aku Berani Tidur Sendiri".

Selain mengatur ketentuan isi dan segmentasi buku, RUU Perbukuan juga mengatur ketentuan harga. Pasalnya sejauh ini harga buku di pasaran seperti sistem rimba. Ketua KPAI Asrorun juga merespon positif akan hal tersebut.

"Sekarang harga buku seperti harga rimba. Misalnya 100 halaman harganya ada yang Rp 100.000 ada yang Rp 50.000 yang 50 lembar ada yang Rp 100.000 ada yang Rp 25.000 bermacam macam lah," tukasnya.

Sementara dari pihak PT Tiga Serangkai menegaskan proses penerbitan sebuah buku butuh beberapa editting, termasuk buku yang saat ini menjadi perbincangan khalayak. Hanya saja, diakui Gatot Wahyudi selaku Direktur Operasional PT Tiga Serangkai pihaknya kurang jeli dalam pemberian label terhadap buku tersebut.

"Dan memang ada satu kekhilafan sederhana namun menjadi vital. Itu seharusnya ada (label) guidance untuk orang tua," kata Gatot saat menyambangi KPAI guna mengklarifikasi atas kejadian tersebut.

Dia mengatakan adanya kejadian seperti ini membuat pihaknya lebih awas lagi dan berhati-hati dalam screening buku yang akan diterbitkan.

Sejauh ini buku "Aku Berani Tidur Sendiri" sudah ditarik sekitar 2.500 per Desember 2016 sejak diterbitkan pada bulan September. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPAI Inginkan Pendidikan Seksual Diajarkan Sejak Dini Sebagai Upaya Perlindungan Anak
KPAI Inginkan Pendidikan Seksual Diajarkan Sejak Dini Sebagai Upaya Perlindungan Anak

Pendidikan seksual harus diterapkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman dasar pada anak

Baca Selengkapnya
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.

Baca Selengkapnya
Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan oleh Bocah SMP di Palembang, DPR Minta Akses Situs Porno Dibatasi
Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan oleh Bocah SMP di Palembang, DPR Minta Akses Situs Porno Dibatasi

Menurutnya, pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini salah satunya membatasi akses internet atau situs porno di Indonesia.

Baca Selengkapnya
DPR Nilai Ada 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan di Era Mendikbud Nadiem Makarim
DPR Nilai Ada 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan di Era Mendikbud Nadiem Makarim

Ketua DPP PKB ini menyebut adanya terjadi tren tingkat kenaikan tindak kekerasan seksual.

Baca Selengkapnya
KPAI Minta Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Dicabut: Isu Hulunya Edukasi Reproduksi
KPAI Minta Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Dicabut: Isu Hulunya Edukasi Reproduksi

Aturan itu menjadi polemik usai pemerintah berencana menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Baca Selengkapnya
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Pelajar, Disdik Jakarta Bakal Sosialisasikan Dulu ke Siswa
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Pelajar, Disdik Jakarta Bakal Sosialisasikan Dulu ke Siswa

Menurut Budi, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang diatur PP Kesehatan itu akan ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Komdigi dan KPAI Perkuat Kerja Sama Lindungi Anak dari Kejahatan Digital
Komdigi dan KPAI Perkuat Kerja Sama Lindungi Anak dari Kejahatan Digital

Komdigi juga menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ruang digital dari konten negatif.

Baca Selengkapnya
Komisi III Dorong Revisi UU Peradilan Anak
Komisi III Dorong Revisi UU Peradilan Anak

Dorongan revisi ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Siswa, Komisi X DPR Anggap Seolah Izinkan Seks Bebas
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Siswa, Komisi X DPR Anggap Seolah Izinkan Seks Bebas

Fikri mengatakan bahwa semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur.

Baca Selengkapnya
Kasus Video Gay Kids di Jakarta Bukti Kejahatan  Pornografi Mengintai Anak Indonesia
Kasus Video Gay Kids di Jakarta Bukti Kejahatan Pornografi Mengintai Anak Indonesia

Bisnis konten 'Video Gay Kids' yang dibongkar Polda Metro Jaya menjadi bukti rentannya anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi pornografi.

Baca Selengkapnya
PKS ke Pemprov DKI: Tanpa Alat Kontrasepsi Gratis Saja, Angka Seks Bebas Sangat Besar
PKS ke Pemprov DKI: Tanpa Alat Kontrasepsi Gratis Saja, Angka Seks Bebas Sangat Besar

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menyebarkan alat kontrasepsi ke pelajar.

Baca Selengkapnya
ATVSI Minta Pemerintah Sempurnakan UU Penyiaran, Cakup Aturan untuk Tayangan di Medsos
ATVSI Minta Pemerintah Sempurnakan UU Penyiaran, Cakup Aturan untuk Tayangan di Medsos

ATVSI meminta pemerintah segera mengubah regulasi pada undang-undang yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Baca Selengkapnya