KPAI: Minim sosialisasi PPDB, sistem zonasi lebih cocok untuk Jakarta

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah pengaduan tentang sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti menilai Kemendikbud belum optimal menyosialisasikan sistem zonasi PPDB tersebut.

"Sosialisasi baik dari Kemdikbud dan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia maupun orangtua siswa calon peserta didik baru masih sangat minim," katanya di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).

Selain itu, menurut Retno, sistem ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang mengaku miskin. Akhirnya secara tidak sadar Kemendikbud dapat memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang salah sasaran. Maka dari itu KPAI mendorong Kemendikbud maupun pemda setempat melakukan verifikasi faktual terhadap siswa yang mendaftar lewat jalur SKTM.

"Selain itu memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat. Orang mampu mendadak mengaku miskin," ujarnya.

KPAI pun mendorong adanya evaluasi kebijakan PPDB tahun 2018 antara Kemendikbud dan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Sebab, sistem ini masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. "KPAI juga mendorong sosialisasi yang lebih masif dan waktu sosialisasi yang panjang terkai sistem PPDB," ujarnya.

Lebih jauh soal sistem zonasi, Retno menilai PPDB lebih ideal diterapkan di wilayah Jakarta yang jumlah sekolahnya tersebar merata. "Jadi ideal zonasi ini andaikan sekolah itu model lingkungan di Jakarta. Itu ideal. Jakarta tuh (wilayahnya) sedikit-sedikit sekolah. SD (ada) di mana, itu jelas," ujarnya.

Retno menuturkan, mestinya Kemendikbud mencontoh sistem zona bersebelahan yang diterapkan di Jakarta untuk lebih dulu diterapkan di daerah lain. Zona bersebelahan yang dimaksud merupakan jarak antar kecamatan wilayah. Beda dengan zonasi yang bertujuan untuk menyekolahkan siswa sesuai jarak radius.

"Jadi misalnya gini, saya tinggal di Kelapa Gading, saya itu untuk masuk SMA 21 itu masuk ke Kecamatan Pulomas, sementara (rumah) saya Kecamatannya Kelapa Gading. Kecamatan Pulomas masuk Jakarta Timur, Kelapa Gading masuk Jakarta Utara," terang Retno.

Adanya sistem bersebelahan tersebut, kata Retno, juga bermula karena adanya protes dari warga yang rumahnya lebih dekat ke sekolah yang berada di kecamatan lain.

"Hanya terpisah jalan raya, kami dekat tapi enggak bisa (masuk ke SMA di Kecamatan Pulomas). Itu di tahun awal. Kita kemudian protes, mereka bikin zona bersebelahan. Rumah saya lebih dekat ke Pulomas dari pada ke Tanjung Priok yang ada sekolah unggulan SMA 13," papar Retno.

Sistem bersebelahan ini telah diterapkan sejak tahun lalu dan belum ada di daerah-daerah lain selain Jakarta.

"Enggak ada daerah lain, hanya DKI yang bikin zona bersebelahan. Sudah dari tahun lalu sudah ada. Jadi dia (Dinas Pendidikan DKI) kayaknya dia juga belajar, (sistem) begini salah, besok dibetulin," tandas Retno.