KPAI Minta Kemenag Utamakan Protokol Kesehatan Sebelum Buka Pembelajaran di Pesantren

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mesti hati-hati membuka pesantren dan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka menyusul rencana kebijakan New Normal.

Pemerintah diminta belajar dari negara-negara lain terkait pembukaan belajar di sekolah yang menurut KPAI masih menyisakan sejumlah persoalan karena belum siap dan memenuhi standart aman bagi anak.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal, di antaranya aspek kasus Covid-19 di masyarakat yang turun secara signifikan, kesiapan SDM, sarana dan prasarana pendukung agar memenuhi standart protokol kesehatan serta aspek lain yang terkait," kata Ketua KPAI Susanto, Jumat (29/5).

Apalagi, ditambahkan Susanto, sampai saat ini masih banyak pesantren yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Termasuk fasilitas dan sarana-prasarana yang aman, sehat bagi anak, dan sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19.

"Oleh karena itu, KPAI meminta Kementerian Agama untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait kondisi dan kesiapan pesantren dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sesuai dengan standar kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid-19," ujar dia.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap pesantren dalam kondisi terbatas untuk memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19. Termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana-prasarana serta pendukung lain yang dibutuhkan.

"Secara lebih khusus, KPAI meminta agar proses pembelajaran secara tatap muka langsung di pesantren dalam kondisi new normal ditunda terlebih dahulu, jika pesantren belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19, apalagi saat ini kasus-kasus Covid-19 di masyarakat masih tinggi. Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama agar pembukaan belajar tatap muka tdk menghadirkan masalah baru," tandasnya.

Wacana Pembelajaran di Pesantren Kembali Dibuka

Kementerian Agama akan membuka kembali operasional pesantren secara penuh dengan menerapkan protokol normal baru atau new normal saat pandemi Covid-19. Kementerian Agama akan membuka pesantren secara bertahap.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Kemenag hati-hati dalam mengoperasionalkan kembali pesantren agar tidak memunculkan klaster baru. Menag sendiri mengakui ada kekhawatiran soal penyebaran Covid-19.

"Kami merumuskan tugas Kemenag terkait pesantren di era normal baru ini, mengoperasionalkan kembali pesantren yang sudah memungkinkan secara bertahap," kata Fachrul saat kunjungan DPR ke Kemenag, Kamis (28/5).

Menurut Fachrul, wacana mengoperasionalkan kembali pesantren didukung organisasi islam. Pengoperasian kembali ini juga mempertimbangkan kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren

"Sehingga dengan sangat mempertimbangkan keamanan terhadap Covid-19 dan memperhatikan kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren," ujar dia.

Untuk membuka kembali pesantren, Kementerian Agama menyiapkan sejumlah persiapan. Kemenag akan meminta masukan pihak terkait pesantren yang siap mengoperasionalkan kembali.

Kementerian Agama akan mengirim tim untuk memeriksa kesiapan pesantren untuk menerapkan protokol Covid-19. Kementerian Agama juga menyiapkan agar para santri tetap aman dan tidak ada penularan di pesantren.

"Kami terus meningkatkan kesiapan para santri yang ada di dalam pesantren dan mendorong aparat kesehatan daerah untuk memeriksa kesehatan mereka. Bisa turun tangan ke pesantren-pesantren cek kesehatan mereka," kata dia.

Untuk para santri yang telah kembali ke rumah, Kemenag menyiapkan pembelajaran daring. Selain itu Kemenag juga membicarakan dukungan anggaran dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Fachrul mengatakan, hal ini masih berupa draf. Kemenag masih perlu waktu untuk mematangkan rencana tersebut.

"Kami berharap supaya segera pesantren bisa dioperasionalkan kembali. Dengan memperhatikan ancaman Covid-19. Jangan sampai kita gegabah jangan sampai menjuruskan anak-anak kita," pungkas dia.