KPAI Minta Vaksinasi Guru Tak Jadi Dasar Pembukaan Sekolah Tatap Muka

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah tak menjadikan vaksinasi Covid-19 terhadap guru sebagai landasan kembali dibukanya sekolah tatap muka. KPAI meminta agar pemerintah lebih memperhatikan persiapan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

"Pembukaan sekolah bukan didasarkan pada guru sudah disuntik vaksin, namun lebih utamanya adalah didasarkan pada kesiapan sekolah dalam menyediakan infrastruktur dan protocol kesehatan," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dikutip dari siaran persnya, Minggu (21/3).

Menurut dia, apabila infrastruktur dan protokol kesehatan tak disiapkan dengan baik, maka sekolah berpotensi besar menjadi klaster penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan sudah disosialisasikan ke warga sekolah termasuk para orangtua siswa.

Retno menyampaikan berdasarkan aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baru 50 persen lebih sekolah yang mengisi dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori siap membuka sekolah tatap muka hanya sekitar 10 persen.

Data yang tak berbeda juga terlihat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni hingga November 2020 terkait penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, kata Retno, anya 16,3 persen yang siap dan 83,7 persen belum siap melakukan sekolah tatap muka.

"Jika Guru sudah disuntik vaksin, namun peserta didik belum disuntik vaksin maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk," ujar Retno.

Dia mengatakan kekebalan kelompok baru terbentuk apabila jumlah yang disuntik vaksin mencapai 70 sampai 80 persen dari populasi. Sementara, jumlah siswa bisa mencapai 1.000 dengan guru hanya 70 orang.

"Tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah," ucapnya.

Untuk itu, KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam membuka sekolah pada Juli 2021. Hal ini mengingat ada liburan lebaran pada Mei 2021 yang kemungkinan akan memicu pergerakan orang secara besar-besaran karena mudik.

"Setelah itu pada Juni 2021 adalah liburan kenaikan kelas yang juga akan memicu pergerakan orang mengunjungi family dan ke tempat rekreasi. Pergerakan orang ini berpotensi besar akan meningkatkan kasus covid-19 di berbagai daerah. Hal ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan," tutur Retno.

Pembelajaran Tatap Muka Ditargetkan Dimulai Tahun Ajaran Baru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkap, pemerintah menargetkan bulan Juli 2021 atau memasuki tahun ajaran baru pembelajaran tatap muka terbatas sudah dibuka di seluruh sekolah.

Karena itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan mewajibkan kepada seluruh sekolah untuk menyediakan opsi tatap muka terbatas. Apabila vaksinasi terhadap guru dan tenaga didik kedua sudah dijalankan.

"Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru dan tenaga pendidik. Satuan pendidik itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Artinya dia wajib melayani tatap muka," ujar Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (18/3).

Namun, bagi orang tua yang belum berkenan anaknya mengikut pembelajaran tatap muka, boleh tidak mengikutnya. "Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka. Itu adalah keputusan mereka untuk anak masih di rumah," katanya.

Nadiem juga mengatakan, kewajiban pembelajaran tatap muka ini dengan sistem campuran. Sekolah juga menyediakan pembelajaran jarak jauh. Bisa juga sekolah mengatur misal hanya dua hari pembelajaran tatap muka, sisanya tetap jarak jauh.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah sengaja mewajibkan membuka pembelajaran tatap muka dengan syarat. Supaya bisa mencicil mencapai target pada bulan Juli 2021 seluruh sekolah bisa digelar tatap muka.

"Jadi itu dalam realita kalau kita gak cicil kita gak akan sampai di bulan Juli semuanya akan mulai," ucap Nadiem.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com