KPAI sebut intimidasi dalam kegiatan politik akan pengaruhi psikologis anak

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara soal adanya pelibatan dalam kegiatan masyarakat yang mengandung unsur kegiatan politik. Kegiatan politik yang dimaksud saat seorang ibu memakai kaos bertagar DiaSibukKerja dan membawa anak yang disebut-sebut diintimidasi oleh sekelompok orang yang mengenakan kaos 2019GantiPresiden di Car Free Day, Minggu kemarin (30/4).

Dari hal tersebut KPAI menyampaikan empat himbauan. Komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan mestinya anak dilindungi dari penyalahgunaan politik sesuai dengan pasal 15 nomor 35 tahun 2014 tentang undang-undang perlindungan anak.

"Anak yang belum memiliki hak politik dan dilibatkan dalam kegiatan politik merupakan bentuk perlakuan salah. Hal ini karena anak ditempatkan pada situasi rawan kekerasan dan konflik, serta berpotensi terganggu tumbuh kembangnya akibat informasi dan perlakuan salah," katanya saat konpers di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/4).

Kedua, penyalahgunaan anak dan intimidasi terhadap anak dalam kegiatan politik akan mempengaruhi psikologis anak dan termasuk tumbuh kembang anak. KPAI pun meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam kegiatan politik.

"KPAI juga meminta seluruh pihak menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses kegiatan politik," ujar Jasra.

KPAI juga menyesalkan area Car Free Day yang telah disepakati untuk mengurangi fungsi karbon kota, namun digunakan jadi ajang kegiatan politik. Oleh karenanya, Car Free Day mesti steril dari kampanye politik oleh siapapun. Hal ini juga tertuang di Perda DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan bermotor tersebut yang bebas dari kegiatan politik, sara, termasuk kegiatan yang bersifat menghasut.

"Oleh karena itu KPAI meminta semua pihak mengembalikan fungsi Car Free Day sebagaimana yang tercantum dalam Pergub tersebut," pinta Jasra.

Ketiga, penelusuran KPAI dalam pelaksanaan Pilkada 2018 di 171 daerah, KPAI menemukan cukup tingginya penyalahgunaan pelibatan anak dalam politik dalam berbagai bentuk. Di antaranya, dukungan pasangan calon, intimidasi kepada anak, menyuruh anak menggunakan atribut tertentu, dan membawa anak ke ruang kampanye.

"Kami berharap penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melibatkan anak dalam penyelenggaraan kampanye agar dalam pesta demokrasi 5 tahunan bisa terjaga secara baik," imbaunya.

Terakhir, memasuki tahun politik yakni Pilkada 2018, Pemilu dan Pilpres 2019, KPAI mengimbau semua pihak untuk menciptakan suasana kondusif, aman dan damai dalam pesta demokrasi tersebut.

"Terutama perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk dalam pesta demokrasi yang menjadi prinsip KPAI," tandas Jasra.