KPAI tolak pesta bikini karena bisa buat anak SMA teler
Merdeka.com - Event Organizer (EO) Divine Production bersama kuasa hukumnya mendatangi Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka tak lain dalam rangka audiensi dan memberikan klarifikasi pool party atau pesta bikini.
Kendati demikian, KPAI masih menyesalkan tindakan EO tersebut. Sebab Divine Production menganggap menyelenggarakan kegiatan tersebut bukan lah suatu pelanggaran.
"Mereka menganggap tidak ada pelanggaran. Untuk itu KPAI telah memberikan lebih dari lima poin potensi. Terbesarnya bisa berpotensi hal yang lebih buruk. Karena orang dewasa dicampur dengan anak remaja," ungkap Sekretaris Jenderal KPAI Erlinda di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
-
Kenapa anak sekolah menolak sekolah? Menolak bersekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kecemasan, kelelahan, hingga masalah sosial atau emosional seperti bullying.
-
Siapa yang melarang Olimpiade? Olimpiade maupun Heraean Games dihentikan pada tahun 393 M ketika kaisar Romawi Theodosius melarang permainan Panhellenic dan festival keagamaan lainnya yang dirayakan di Yunani kuno.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana acara tersebut? Acara gender reveal diadakan serentak dengan ulang tahun Michael di Bali, yang membuat momen tersebut sangat menarik.
-
Bagaimana perpisahan mahasiswa KKN UGM? Perpisahan itu diwarnai dengan isak tangis para mahasiswa KKN
-
Siapa yang dilarang berenang di Kolam renang Cikini? 'Dulu ada aturan, yang boleh berenang di sini hanyalah untuk orang-orang Eropa. Sedangkan orang lokal, adalah orang yang disebut dilarang masuk ke sini, karena kulitnya berwarna beda dari Belanda,' katanya.
Selain itu, potensi yang dikhawatirkan dapat timbul dengan adanya pesta bikini ini adalah adanya narkoba, miras dan perilaku salah yang ditunggangi oknum tidak bertanggungjawab. Untuk itu KPAI bersikeras untuk menolak terselenggaranya acara perayaan usai Ujian Nasional tersebut.
"Mengapa kami bereaksi, karena jargon mereka 'Splash After Class' itu goodbye UN. Jadi seolah ini budaya setelah UN, bagus loh ada party begini. Ini tidak baik dan patut diduga ada pelanggaran," tegas Erlinda.
(mdk/rep)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.
Baca SelengkapnyaAturan itu menjadi polemik usai pemerintah berencana menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca Selengkapnya"Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT," tegas Anwar Abbas.
Baca SelengkapnyaMajelis Ulama Indonesia (MUI) tegaskan menolak aturan pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka putri nasional usai BPIP terbitkan aturan terbaru.
Baca Selengkapnyaselain D, ada juga puluhan siswa di SMA Negeri 2 Maumere dipulangkan pihak sekolah lantaran menunggak uang SPP.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaCholil mengatakan, pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) sejak 30 April 2024 terkait larangan tersebut.
Baca Selengkapnya