KPAI Usul Belajar Tatap Muka di Sekolah Buka Pada 2021
Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berencana mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar sekolah tatap muka dibuka pada 2021. Usulan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan mutu pendidikan nasional di tengah pandemi Covid-19.
"30 November nanti seluruh hasil pengawasan kami, berikutnya seluruh masukan kami agar 2021 kita mulai berpikir buka sekolah," kata Anggota KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (13/11).
Retno menyarankan, nantinya pembukaan sekolah tatap muka tidak perlu berbasis zona risiko terhadap Covid-19. Cukup berbasis kesiapan sarana dan prasarana masing-masing sekolah.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Dimana sekolah itu berada? Peristiwa itu terjadi di Sekolah Al-Awda di Abasan al-kabira, bagian selatan Jalur Gaza dekat Khan Younis.
-
Siapa yang harus mendapatkan kesempatan di sekolah? 'Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa.'
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan anak bisa kembali ke sekolah setelah gondongan? Jika seorang anak terinfeksi, mereka dapat kembali ke sekolah atau tempat penitipan anak setelah merasa lebih baik dan setidaknya satu minggu telah berlalu sejak gejala pertama kali muncul.
-
Di mana larangan ponsel sekolah diterapkan? Pemerintah Belanda telah menerapkan larangan penggunaan perangkat pintar, seperti telepon seluler, jam tangan pintar, dan tablet, di semua sekolah di seluruh negeri, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
"Jadi kami berharap ini disiapkan dulu oleh Pemda. Politik anggaran di ke sanakan, Kemendikbud mulai jangan bantuan kuota saja tapi mulai infrastruktur sekolah agar anak-anak kita selama di sekolah dia betul-betul terlindungi," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut Retno, sekolah tatap muka belum bisa dilaksanakan. Sebab, mayoritas sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas sanitasi dan belum siap beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Penilaian ini berdasarkan temuan KPAI di lapangan. Retno menyebut, dari 46 sekolah di 19 provinsi yang didatanginya, hanya empat sekolah yang benar-benar siap melaksanakan sekolah tatap muka.
"Dari 46 sekolah yang kami datangi yang siap 4. 2 SMK, 1 SMA, 1 SMP," jelasnya.
Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA Kemendikbud, Juandanilsyah, mengatakan pihaknya sempat berpikir untuk membuka sekolah tatap muka. Namun, terganjal aturan zonasi risiko Covid-19.
Berdasarkan aturan, sekolah yang diizinkan belajar tatap muka hanya di wilayah zona hijau dan kuning Covid-19. Sedangkan untuk wilayah zona merah dan oranye Covid-19 tidak diperbolehkan.
"Kita juga tidak ingin ada kehilangan pembelajaran bagi anak-anak kita. Kita juga berpikir bersama-sama, mal saja dibuka, bioskop dibuka, kenapa nggak sekolah. Tetapi kan pertimbangannya adalah persyaratan-persyaratan itu kan sudah diikuti dan di-studi beberapa kementerian yang mengambil keputusan terhadap zona-zona itu," ujar dia.
Ke depan, kata Juandanilsyah, Kemendikbud berencana membuka sekolah tatap muka. Dengan catatan, sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas sanitasi yang baik dan siap menerapkan protokol kesehatan.
"Ke depan kita juga bersyukur kalau sudah ada vaksin misalnya awal tahun barangkali kita bisa tatap muka. Dicoba di (zona) kuning, merah," tutupnya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaProses belajar mengajar di sekolah kembali dilaksanakan secara tatap muka setelah kondisi udara membaik.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaAkibat kondisi itu, pemkot menerapkan kebijakan belajar jarak jauh.
Baca SelengkapnyaPemerintah kota Jambi mewajibkan anak-anak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Baca SelengkapnyaGuru dan murid sekolah di Palembang harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh gara-gara kabut asap karhutla yang tak kunjung teratasi.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaAkibat wabah tersebut, sekolah meliburkan sementara.
Baca Selengkapnya