KPI anggap kasus pelecehan lambang negara Zaskia Gotik selesai

Merdeka.com - Berbeda dengan kepolisian, KPI mengklaim sudah tak ada permasalahan yang harus diselesaikan atas kasus penghinaan Pancasila yang dilakukan pedangdut Zaskia Gotik. KPI mengaku sudah melakukan peneguran langsung ke yang bersangkutan maupun produser program acara tersebut.

"Itu program siaran dahsyat dan yang bersangkutan sudah kita berikan teguran sudah kita berikan sanksi yakni teguran tertulis agar tak mengulangi perbuatannya lagi," kata Komisioner KPI Idi Muzayat saat dikonfirmasi, Jumat (18/3).

Idi mengungkapkan, sudah berkoordinasi dengan program siar terkait maupun Zaskia. Keduanya pun diharuskan meminta maaf dalam program acara yang sama.

"Kemarin kita sudah melakukan teguran dan meminta yang bersangkutan meminta maaf di program yang sama itu dan mereka mengiyakan. Program kan sudah minta maaf, Zaskia pun kan sudah minta maaf. Ya sudah," ujarnya.

"Sebenarnya kalau kita lihat ada tiga artis yang menjawab pertanyaan itu. Selain Zaskia, ada Julia Perez (Jupe) dan Ayu Ting Ting juga. Kalau lihat jawabnya Jupe dan Ayu kan ini bener, nah artinya memang itu setingan bagian dari produksi. Tapi kalau jawaban bebek nungging itu berdasarkan produsernya murni dari Zaskia," tambahnya.

Lanjut Idi, menurut keterangan produser itu sendiri mengaku kaget pula melihat tingkah Zaskia yang menjawab pertanyaan dengan seenaknya tanpa berpikir panjang. Mereka tidak mengira jawaban akan seperti itu.

"Jadi mereka mengaku jawaban bebek nungging bukan atas skenario tim produksi. Intinya kami sudah berikan sanksi kepada yang bersangkutan baik Zaskia maupun tim program acara," tuturnya.

Disinggung banyaknya yang melaporkan Zaskia ke Polda Metro Jaya, Idi tak mau ambil pusing. "Ya kalau melaporkan secara pidana itu hak mereka ya. Bukan kewenangan KPI. Kewenangan KPI di program siarannya, dan kita sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan kita," ungkapnya.

"Lagi pula sebenarnya kan siaran televisi itu ada ya karena dasar Pancasila juga. Meskipun Zaskia dalam konteks itu gurauan, tetap tidak pantas karena mengandung muatan negara. Kan ada aturan nya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dasar adanya penyiaran itukan Pancasila. Ini malah melecehkan Pancasila yang menjadi dasar adanya penyiaran televisi," tutupnya.