Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPI Pusat minta TVRI untuk segera selesaikan konflik internal

KPI Pusat minta TVRI untuk segera selesaikan konflik internal KPI. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus menyoroti konflik internal yang masih terjadi di dalam Televisi Republik Indonesia (TVRI). Apalagi konflik tersebut kini makin merembet ke tingkat karyawan. Terakhir, para karyawan TVRI sudah melakukan aksi demonstrasi di Gedung Pimpinan TVRI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/4).

Ketua KPI Pusat Judhariksawan menganggap konflik internal itu semakin lama bisa memunculkan dampak yang merugikan publik. Sebab menurutnya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik diberi wewenang dalam undang-undang untuk menyelenggarakan penyiarannya yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil.

"Kami meminta kepada seluruh pihak yang memiliki otoritas di dalamnya, agar segera duduk bersama dan membicarakan masalah yang ada. Ini tidak lain agar semua akumulasi masalah yang ada hingga saat ini bisa diselesaikan," kata Judhariksawan melalui rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (3/4).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Yudha, sebaiknya dalam menyelesaikan permasalahan pelik itu seharusnya seluruh pihak yang memiliki otoritas bisa lebih mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan golongan atau yang lainnya.

Besarnya harapan KPI ini tidak lain karena TVRI merupakan salah satu fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dengan memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.

Dengan menjadikan publik di atas segalanya, menurut Judha semua masalah yang ada seharusnya bisa segera diselesaikan.

"Saya kira, publik juga berharap agar masalah yang ada bisa diselesaikan. Kita juga sebagai rakyat Indonesia tetap menginginkan agar TVRI bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Saya kira apapun masalahnya, kalau sudah menyangkut kepentingan publik bisa diselesaikan dengan kepala dingin," imbuh Judha.

(mdk/gib)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor

Hubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Harap Dua Kubu Kadin Segera Selesaikan Masalah: Jangan Bicara Siapa Benar Siapa Salah
Komisi XI Harap Dua Kubu Kadin Segera Selesaikan Masalah: Jangan Bicara Siapa Benar Siapa Salah

Menurutnya, biang kerok permasalahan kadin ini bermula karena pucuk pimpinannya terjun ke politik.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
Puluhan Anggota PWI Demo di Dewan Pers, Desak KLB
Puluhan Anggota PWI Demo di Dewan Pers, Desak KLB

DK PWI sudah menerbitkan surat untuk dibentuk KLB.

Baca Selengkapnya
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah

Sekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
FOTO: Geruduk Kantor Dewan Pers, Puluhan Anggota PWI Desak KLB
FOTO: Geruduk Kantor Dewan Pers, Puluhan Anggota PWI Desak KLB

Mereka mendesak PWI untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengembalikan marwah organisasi tersebut dari pertikaian yang berkepanjangan.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya