KPK akan buat draf revisi UU KPK untuk diusulkan ke DPR

Merdeka.com - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki menyerahkan revisi UU KPK ke DPR. Namun, Ruki menyatakan pihaknya akan menyiapkan draf revisi yang menguatkan KPK untuk dimasukkan ke dalam revisi tersebut.

"Kalau itu sudah jadi keputusan politik maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan draf revisi UU KPK yang isinya tidak melemahkan KPK," kata Ruki saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (24/6).

Setelah menyiapkan beberapa draf untuk direvisi, lanjut Ruki, pihaknya akan berusaha agar draf itu menjadi resmi.

"Kemudian dijadikan usulan resmi KPK atau pemerintah dan kita usahakan agar konsep itu yang dibahas dan dimasukkan sebagai revisi," ungkapnya.

Ruki mengatakan jika konsep dalam draf itu berupaya melemahkan KPK maka pihaknya akan menolak. "Setiap konsep yang mengadu tujuan pelemahan dan pengurangan kewenangan harus kita tolak," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat Paripurna, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan revisi UU tentang KPK masuk dalam prioritas Prolegnas 2015. Di mana salah satunya adalah terkait penghentian penyidikan, untuk bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Selain itu, berikut pasal-pasal lain yang bakal direvisi oleh anggota legislatif. Pasal 6 tentang tugas KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 7 tentang kewenangan KPK dalam penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan pembekuan rekening.

Pasal 12 tentang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 40 tentang perkara jalan terus. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 47 tentang penyitaan tanpa izin pengadilan. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.