KPK akan buka BAP soal dugaan barter penggusuran di persidangan
Merdeka.com - Kabar barter dalam penggusuran di Kalijodo selalu dibantah Pemprov DKI Jakarta. KPK sendiri memastikan bahwa tidak ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bocor. Pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati manyatakan bahwa BAP tersebut nantinya bakal dibuka di persidangan.
"Seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu BAP tidak bisa dibuka, BAP akan dibuka saat persidangan nanti," ujar Yuyuk, Senin (16/5).
Sebelumnya, Yuyuk menegaskan tidak ada BAP terkait pemeriksaan Ariesman Widjaja yang bocor. Dalam BAP tersebut Ariesman mengaku telah menggelontorkan uang kepada Pemprov DKI untuk penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, sebagai bentuk 'kompensasi' kewajiban kontribusi pengembang sebesar 15 persen kepada pemprov DKI Jakarta.
-
Siapa yang cabut laporan? Meskipun Rinoa Aurora Senduk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Yaqut tidak mau cabut pernyataan nya? 'Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya. Untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut itu saya enggak mau' kata Yaqut, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
Direktur Legal PT Agung Podomoro Land, Miarni Ang juga membantah adanya barter antara pemprov DKI Jakarta dengan PT APL.
"Bukannya Pak Ahok sendiri mengatakan bukan. Ya memang bukan," tandas Miarni seusai menjalani pemeriksaan saksi untuk tiga orang tersangka, Mohamad Sanusi (MSN), Ariesman Widjaja (AWJ), Trinanda Prihantoro (TPT), Kamis (12/5).
Sikap berbeda ditunjukan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo meski dia tidak membantah ataupun membenarkan adanya kabar barter tersebut. Dia mengatakan KPK masih terus mendalami lebih lanjut lagi hal tersebut.
"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Agus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaKetua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca SelengkapnyaAri Suryono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pemkab Sidoarjo pada akhir Januari lalu.
Baca SelengkapnyaSaat ini penyidik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil gelar perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaKeterangan itu diberikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di dalam grup aplikasi perpesanan dalam bentuk pdf.
Baca SelengkapnyaBeredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo Adi keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Wib
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya