KPK akui banyak pertanyaan apakah pantas pengajuan JC Setnov dikabulkan

Merdeka.com - Terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto telah mengajukan 'justice collaborator' kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga kini KPK belum memutuskan.

KPK menilai mantan ketua DPR itu belum bersikap terbuka dan mengakui perbuatannya selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Status JC belum diputuskan, kami masih mempertimbangkan pengajuan yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun, perlu juga kami sampaikan ke publik bahwa cukup banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah orang yang prosesnya cukup sulit dan KPK mengeluarkan DPO diberikan posisi sebagai JC," kata Juru Bicara Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (24/1).

Menurutnya, terdakwa yang mengajukan JC harus mengakui kesalahannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya. Hingga saat ini, baik dalam proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun dalam proses penyidikan, KPK belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan Setnov.

"Sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga mengakui dahulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini," ungkap Febri.

Dia mengungkapkan KPK sudah mengajukan setidaknya dua alat bukti terkait keterlibatan Setnov dalam kasus korupsi e-KTP di proses persidangan.

"Yang pertama, KPK membuktikan pengaruh dan peran dari Setya Novanto dalam pengaturan proyek e-KTP. Itu yang sedang kami buktikan saat ini dan sejumlah saksi dan barang bukti sudah kami ajukan," katanya

Sementara, alat bukti kedua, KPK membuktikan dugaan aliran dana terhadap terdakwa Setya Novanto dengan cara yang sangat rumit dan berlapis.

"Itu yang sedang kami buktikan nanti tentu secara bertahap, kami juga buktikan yang lain seperti kerugian keuangan negara dan pihak-pihak lain yang juga diperkaya dalam kasus ini," katanya.

Setya Novanto didakwa mendapat keuntungan USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai USD 135 ribu dari proyek e-KTP.