KPK ancam proses hukum pihak yang intervensi keterangan saksi e-KTP

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi e-KTP bisa kooperatif dan tidak memberikan keterangan tidak benar. KPK juga membuka akses seluas-luasnya terhadap para saksi jika merasa ada intervensi dalam memberikan kesaksian.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sikap kooperatif dalam persidangan kasus ini sangat diperlukan guna menguak tabir keterlibatan pihak yang menerima aliran dana hasil dari proyek bancakan tersebut. Dia menambahkan KPK akan memproses hukum bagi pihak-pihak yang mencoba mengintervensi keterangan saksi.

"Kalau memang ada pihak-pihak lain yang berupaya untuk mengubah keterangan saksi, segera dikoordinasikan ke KPK," kata Febri di gedung KPK, Selasa (4/4).

Tidak hanya pihak yang mencoba mengintervensi saksi, menurut mantan aktivis ICW itu, saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan tidak benar akan terancam Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor tentang keterangan tidak benar.

Seperti diketahui, sejumlah saksi terkait kasus korupsi e-KTP membantah keterangan mereka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahkan saksi Miryam S Haryani terancam terjerat pasal tentang memberikan keterangan bohong setelah dia mencabut seluruh BAP miliknya. Apalagi Miryam selalu menolak keterangannya yang tertuang di BAP saat dikonfrontir oleh tiga penyidik KPK yang menginterogasinya beberapa waktu lalu.

Diketahui, sebelum hadir di persidangan Miryam menemui pengacara yang tidak lain adalah Rudi Alfonso, kemudian Elza Syarif. Saat itu jaksa KPK juga menanyakan pertemuannya dengan pengacara muda yang disebut-sebut mempengaruhinya untuk mencabut keterangan di BAP.

Politikus Hanura itu juga diketahui bertemu dengan koleganya di DPR dan menceritakan hasil pemeriksaannya. Hal inilah yang sempat diperingatkan Novel Baswedan, penyidik yang menginterogasi Miryam, untuk tidak bercerita kepada siapapun mengenai proses penyidikan.

Tidak hanya Miryam, Khatibul Umam juga sempat menemui Chairuman Harahap, mantan Ketua Komisi II DPR, dan dua orang staf ahlinya seusai menjalani proses penyidikan di KPK. Pada pemeriksaan pertama 9 Desember 2016, politikus Demokrat itu sempat mengaku menerima uang Rp 100 juta dari Chairuman yang diduga uang tersebut merupakan uang bancakan proyek e-KTP.

Akan tetapi keterangan itu dicabut dengan alasan saat pemeriksan pertama dia mengantuk selepas pulang dari Swedia dan masih merasa jet lag.