Follow
KPK bakal telusuri laporan soal gratifikasi RJ Lino ke menteri BUMN
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan menindaklanjuti keterangan Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, soal dugaan gratifikasi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino ke Menteri BUMN, Rini Soemarno. Namun, KPK lebih dulu akan menelaah laporan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Laporan dari siapa pun akan ditindaklanjuti dengan melakukan telaah terlebih dahulu," kata Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).
Soal pemanggilan terhadap Lino maupun Rini, dia menilai belum dibutuhkan saat ini. "Belum, belum ada (rencana pemanggilan)," jelasnya.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Mengapa oplet Rano Karno tidak dicantumkan di LHKPN? 'Informasinya Oplet ini memang bukan alat transportasi resmi, ya. Mungkin properti film. Yang jelas untuk saudara RK tidak mencantumkan kepemilikan Oplet sebagai miliknya,' kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Cak Imin belum diundang? Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. 'Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Seperti diketahui, Selasa, (22/9) lalu, Masinton melaporkan Lino dan Rini atas dugaan gratifikasi berupa perabotan mewah. Di antaranya sofa tiga dudukan (satu buah) senilai Rp 35 juta, kursi sofa satu dudukan (dua buah) Rp 25 juta, meja sofa (satu buah) Rp 10 juta, kursi makan 6 buah Rp 3,5 juta, meja makan (satu buah) Rp 25 juta, dan perlengkapan ruang kerja 1 set senilai Rp 59 juta. Berdasarkan laporan Masinton, total perabotan tersebut adalah Rp 200 juta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Beredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Firli juga tidak memenuhi panggilan Polda Metro karena ada acara di Aceh.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Firli saat ini diperlukan untuk meminta keterangan tambahan.
Baca Selengkapnya
Firli Bahuri batal memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya
KPK telah mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkopolhukam RI, Mahfud MD untuk menjadwal ulang pemeriksaan Firli.
Baca Selengkapnya
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya
Nawawi berencana mengadakan rapat antar pimpinan membahas soal bantuan hukum terhadap Firli.
Baca Selengkapnya
Beredar dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK di kasus korupsi Kementan.
Baca Selengkapnya
Kasus Firli yang menjadi perhatian masyarakat membuat Polda Metro Jaya harus segera mengambil tindakan.
Baca Selengkapnya
KPK menolak permintaan Polda Metro Jaya untuk melakukan supervisi kasus dugaan pemerasaan Firli terhadap SYL.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan tersebut seharusnya berlangsung di Bareskrim Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Polda Metro juga mengintensifkan koordinasi dengan jaksa supaya meminimalkan pengembalian berkas secara berulang.
Baca Selengkapnya