KPK bandingkan harta capres-cawapres dengan laporan masyarakat

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada perbedaan dalam proses klarifikasi harta para calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini. Lembaga penegak hukum itu mengatakan, mereka tidak hanya mengumpulkan data sepihak para kandidat, tapi juga membandingkan dengan data diperoleh dari masyarakat.

Hal itu dipaparkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers malam ini. Dia mengakui ada perbedaan proses klarifikasi harta capres-cawapres pada Rabu dan Kamis pekan ini. Sebab sebelumnya, justru mereka mendatangi para kandidat dan mengumpulkan data aset secara tertutup.

"Tahun ini beda karena KPK membuka ruang kepada publik untuk berpartisipasi terkait harta calon presiden dan wakilnya. Tidak sekedar klarifikasi tapi juga ada informasi dari publik," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/6).

Johan mengatakan, hasil klarifikasi harta para pasangan capres-cawapres bakal diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan diumumkan pada 1 Juli mendatang. Dia menyatakan, pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, menyatakan siap hadir secara langsung tanpa diwakilkan.

"Apabila dalam temuan klarifikasi ada hal berbeda akan disampaikan ke KPU," ujar Johan.

Sebelumnya, KPK meminta masyarakat untuk aktif memberikan laporan mengenai harta kekayaan pasangan capres dan cawapres tersebut. Sebab, KPK mulai gencar melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari dua pasangan capres-cawapres.

"Saat ini KPK sedang melakukan telaah terhadap LHKPN capres dan cawapres, KPK imbau masyarakat untuk bisa menyampaikan hal berkaitan dengan harta kekayaan capres dan cawapres," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP , Jakarta, Senin (2/6).

Imbauan ini diberikan untuk menelusuri secara lengkap harta kekayaan capres dan cawapres. Kata Johan, laporan dari masyarakat itu nantinya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).