KPK belum dengar sikap resmi Jokowi setujui revisi UU KPK

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Padjaitan menyebut Presiden Jokowi telah menyetujui revisi UU No 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal tak melebihi empat poin yang diajukan pemerintah. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengaku belum mendengar langsung sikap Presiden Jokowi soal revisi UU KPK apakah setuju atau menolak.

"Kami belum mendengar langsung dari Presiden," katanya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (11/2).

Laode optimis Jokowi akan mendengar suara rakyat dan menolak revisi UU KPK. Sebab empat poin sendiri justru sangat melemahkan KPK bila sampai direvisi.

"Saya yakin Presiden akan mendengarkan suara rakyat dan suara KPK. KPK sudah mengatakan bahwa KPK menolak revisi UU KPK karena draf yang beredar tidak ada satu pun yang memperkuat KPK dan semua pasal melemahkan," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Menko Luhut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju dengan revisi UU KPK jika mengarah ke empat poin.

"Presiden maunya pasti, revisi UU KPK kalau lari dari empat (poin) itu Presiden nggak mau. Presiden itu sederhana, iya iya, nggak nggak," kata Luhut, Rabu (10/2) kemarin.

Empat poin dalam revisi UU KPK yaitu mengatur penyadapan harus seizin pengadilan, dibentuknya dewan Pengawas KPK, pengangkatan penyidik independen dan diberikannya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) apabila bukti dirasa tidak cukup.

Khusus untuk Dewan Pengawas, Luhut mengklaim tak akan menjadikan KPK seakan terbelenggu. Sebab, dia menyatakan tugas Dewan Pengawas bukanlah untuk mengontrol KPK.