KPK belum mau bicara penahanan Setya Novanto

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Novanto diduga menerima fee Rp 574 miliar dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 Triliun itu.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif belum mengetahui perihal jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Novanto. "Belum tahu," kata Laode di hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (20/7).

Lantaran belum diperiksa, Laode juga belum bisa memastikan penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. "Ya itu (belum tahu soal ditahan), belum diperiksa," ucapnya singkat.

KPK menyatakan kesiapannya jika nantinya Novanto mengajukan praperadilan atas status tersangka yang disandangnya.

Seperti diketahui, peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

Dia disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dituduhkan menyalahgunakan kewenangan hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek tersebut.

Novanto menepis segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Sehingga dia merasa penetapan tersangka dari KPK kepada dirinya, dianggap tidak sesuai.

"Allah tahu apa yang saya lakukan Insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Saya tunggu proses selanjutnya," kata Novanto.