KPK belum merasa perlu ada dewan pengawas

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai untuk saat ini dewan pertimbangan KPK dirasa belum diperlukan. Hal ini terkait soal revisi Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang saat ini sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016.

Melalui Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, justru KPK ingin merekrut dewan penasihat yang kebetulan saat ini sedang kosong.

"Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa saat ini belum diperlukan dewan pengawas, dan yang akan dilakukan adalah merekrut penasihat yang saat ini memang posisinya kosong," ujar Yuyuk kepada merdeka.com, Kamis (28/1).

Pembahasan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 merupakan produk DPR yang banyak ditentang beberapa elemen khususnya oleh pimpinan KPK jilid III. Namun saat disinggung reaksi KPK yang menolak poin revisi tersebut, Yuyuk enggan berkomentar. Dia menambahkan, saat RDP yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan komisi III di kompleks parlemen, Rabu (27/1) kemarin tidak dibahas secara merinci.

"Tanya ke DPR, karena di RDP tadi tidak ditanggapi satu satu," pungkasnya.

Seperti diketahui, revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 setidaknya ada empat poin yang dianggap hanya melemahkan KPK. Keempat poin tersebut adalah usia KPK yang dibatasi menjadi 12 tahun, KPK harus izin terlebih dahulu dalam penyadapan, kewenangan KPK dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara), perlu adanya dewan pengawas KPK.