KPK belum temukan aliran uang suap Podomoro ke pejabat Pemprov DKI

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemanggilan beberapa pejabat pemprov DKI Jakarta tidak serta merta mengindikasikan keterlibatan dan adanya aliran uang suap dari PT Agung Podomoro Land ke pemprov terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi pesisir teluk Jakarta. KPK baru menemukan adanya aliran uang suap ke anggota DPRD DKI Jakarta.

Hari ini KPK memanggil enam orang saksi atas tersangka Ariesman Widjaja yang tidak lain merupakan Presdir PT Agung Podomoro Land dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saksi yang dijadwalkan hadir adalah Tuty Kusumawati kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Heru Budi Hartono kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudirman Saad Dirjen kelautan pesisir dan pulau-pulai kecil, Gamal Sinurat Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI. Selain empat orang itu, KPK juga memanggil dua orang saksi dari pihak swasta yakni Budi Nurwono dan Herdy Halim.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pemeriksaan belum sampai mengarah ke arah aliran dana suap ke pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

"Pemeriksaan baru sebatas untuk mengetahui bagaimana kronologi dari penerbitan raperda dan bagaimana kronologi proses pembahasan dan dinamika di dalamnya," kata Priharsa, di Gedung KPK, Kamis (7/4).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektar melalui PT Muara Wisesa.

(mdk/noe)