KPK belum terima rekaman dugaan Setnov catut nama Jokowi

Merdeka.com - Belum ada langkah hukum apapun terkait penyelesaian kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Meskipun sudah ada rekaman suara dan transkrip, polemik ini belum diselesaikan dengan pendekatan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mengusut kasus ini jika ada laporan dari pihak Kementerian ESDM atau DPR. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji ketika dikonfirmasi. Pihaknya juga tegaskan bukti rekaman tersebut adalah alat bukti pertama dan perlu dikaji lebih panjang.

"Setahu saya, kami belum menerima dokumen-dokumen tersebut. Lagipula kan baru awal dari pembuktian yang masih memerlukan kajian panjang," ucapnya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11).

Penegak hukum baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan, harus siap jika nantinya kasus ini dibawa ke ranah pidana. "Semua penegak hukum kan harus selalu siap sepanjang Legal Action yang diperlukan,"tandasnya.

Diketahui sebelumnya, staf Khusus Menteri ESDM Said Didu telah menyerahkan rekaman pembicaraan yang berisi pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, sore ini. Dia mengaku menyerahkan rekaman tersebut karena Sudirman Said sedang berada di luar negeri.

"Saya ditugaskan Pak Menteri untuk mengambil rekaman dan saya sudah terima rekaman itu dalam amplop tertutup dari orang yang memang kami anggap bahwa dia secara logika, memang itu adalah sumber rekaman asli dalam transkrip dua hari lalu," kata Said sebelum menyerahkan rekaman tersebut, DPR, Jakarta, Rabu (18/11) sore.

MKD juga mulai bergerak dengan berkonsultasi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk penanganan kasus ini.