KPK bingung Komjen Budi Gunawan malah mengadu ke Kejagung

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengaku tidak memahami alasan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Komjen BG (Budi Gunawan) sampai mengambil langkah mengadukan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dia menyatakan penetapan status tersangka kepada Komjen Budi sudah melalui tahapan diatur dalam hukum acara.

"Saya tidak mengerti. Artinya ya kita lihat saja lah," kata Zulkarnain ketika dihubungi melalui telepon seluler oleh awak media, Rabu (21/1).

Menurut Zulkarnain, KPK memang berusaha bergerak cepat menuntaskan perkara-perkara korupsi, termasuk kasus Komjen Budi. Dia hanya berharap proses itu berjalan sesuai aturan dan harapan masyarakat serta tidak menimbulkan gejolak.

"Kita harapkan semua proses hukum berjalan kondusif. Berjalan cepat sesuai harapan masyarakat,"

Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad menguatkan pernyataan Zulkarnain. Menurut dia, penyidik dan pimpinan tidak melanggar apapun dalam menetapkan status hukum Komjen Budi.

"Semua telah sesuai prosedur hukum dan SOP (standar operasi prosedur) di KPK, dan tidak ada yang dilanggar," tulis Samad melalui pesan singkat.

KPK menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal itu dilakukan selepas pimpinan dan penyidik melakukan gelar perkara pada 12 Januari 2014.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, proses penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan Budi dilakukan saat mereka menerima laporan masyarakat, dan bukan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, PPATK hanya pernah mengirim surat kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada 26 Maret 2010 supaya menyelidiki hal itu. Sedangkan pada 18 Juni 2010, Bareskrim melaporkan akan mengusut soal. Tetapi sampai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Bareskrim tidak pernah menjelaskan hasil kajian mereka. Saat itu, Budi masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Atas laporan itu, KPK mulai mengkaji serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait Budi sejak Juni sampai Agustus 2010. Dua tahun kemudian hasil kajiannya diperiksa kembali. Lantas pada Juli 2013, Samad memimpin gelar perkara pertama. Saat itulah diputuskan memang perlu menaikkan kajian ke tahap penyelidikan. Tetapi hal itu baru terlaksana pada Juli 2014. Setelah sekian lama, akhirnya pada 12 Januari KPK resmi menetapkan mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Menurut Samad, Budi disangkakan menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain di Mabes Polri. Jabatan pernah diembannya antara lain Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri (2006-2008),Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010), Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan terakhir Kalemdiklat Polri (sejak 2012).

Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Komjen Budi nampaknya tidak terima atas penyematan status tersangka oleh KPK. Dia kemudian melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan dan mengadukan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung.