KPK bingung saksi fakta sidang praperadilan Jero Wacik ditolak hakim

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaku bingung terkait sidang praperadilan bekas Menteri ESDM, Jero Wacik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sebab, dua saksi fakta KPK selaku termohon ditolak hakim tunggal Sihar Purba pada persidangan, Kamis (23/4).

"Dengan dua saksi fakta dari kita tidak diterima, kesaksiannya ditolak maka ini menjadi pertanyaan buat saya karena ini baru kali yang pertama saksi kami ditolak," kata Taufiequrachman Ruki saat berbincang dengan wartawan di KPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Pihaknya saat ini tengah membahas secara internal menyangkut persoalan tersebut. Mengingat, pada praperadilan tersangka lainnya saksi fakta yang dihadirkan lembaga antirasuah selalu diterima hakim dalam persidangan.

"Walaupun saya tidak teriak-teriak tetapi otak ini berpikir bagaimana cara mengatasinya, kalau ditolak siapa lagi yang kita hadapkan," terangnya.

Sebelumnya, kedua saksi yang dihadirkan KPK yakni penyelidik dan penyidik aktif KPK yakni Erwin Sinaga dan Iguh Sipurba ditolak hakim tunggal Sihar Purba dalam persidangan. Hakim Sihar mengabulkan keberatan pemohon yang menilai keterangan kedua saksi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena statusnya sebagai penyelidik dan penyidik perkara Jero Wacik.

Sidang praperadilan Jero sendiri telah memasuki babak akhir lantaran kedua belah pihak telah menyerahkan bukti dokumen, saksi serta beberapa ahli dalam proses pembuktian. Namun, saksi fakta KPK ditolak oleh Hakim Sihar. Putusan praperadilan Jero akan dibacakan pada Selasa (28/4).

Seperti diketahui, dalam perkara Jero Wacik diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Ia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya.

KPK membeberkan modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero meminta tambahan dana operasional menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu dinilainya tidak mencukupinya.

Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah.

Sekadar informasi, KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementeri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada tahun 2008-2011. Dia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Jero dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.