KPK Bongkar Biang Kerok Jalan Rusak, Pengawas Tak Beres hingga Anggaran Dicatut
Merdeka.com - KPK mengungkap faktor menyebabkan banyak jalan rusak di Indonesia. KPK menyebut jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung hingga ditinjau Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, faktor pertama jalan rusak yaitu kualitas pengerjaan proyek. Dia memberi contoh pengaspalan yang kualitasnya dianggarkan bertahan hingga tiga tahun, namun sudah amblas akibat musim hujan.
"Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan," ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (18/5).
-
Apa yang rusak di jalan tersebut? 'Kami meminta agar segera dibangun jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawung, karena ini adalah akses yang paling penting bagi warga kedua dusun. Terutama masalah anak sekolah yang harus mereka perhatikan. Kalau mereka pakai matic, kondisi jalan yang licin berbahaya bagi mereka,' kata Sugiyanto, warga Desa Pandanharum, dikutip dari kanal YouTube Liputan6 pada Senin (5/2).
-
Bagaimana Anies menjelaskan pentingnya memperbaiki jalan di Kalimantan? 'Kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Datanya, Kalbar salah satu dari 10 provinsi yang banyak jalan rusak. 3.700 km jalan rusak di Kalbar. Gunakan dana untuk perbaiki jalan rusak,' kata Anies.
-
Dimana jalan rusak itu berada? Rombongan Bupati Grobogan yang melintasi Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Grobogan, dihadang oleh warga.
-
Bagaimana kondisi Jalan Jalbar Kuningan? Saat dilintasi kendaraan, aspalnya sangat mulus dan tanpa lubang.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Bagaimana kondisi jalan di Kampung Popok? Walau belum diaspal, jalan di Kampung Popoh begitu bagus.
Faktor lainnya, kata Alex yakni soal pengawas kualitas pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Alex, dalam beberapa kasus ditemukan pengawas justru abai dan tidak bertugas dengan baik.
"Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan? Betul dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja," kata Alex.
"Misalnya pekerjaan baru selesai 50 persen, tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 peren. Demikian juga kualitas jalan itu tidak baik, tapi dinilai baik," Alex menambahkan.
Pungungan Anggaran
Tak hanya itu, Alex membongkar adanya potongan-potongan anggaran dalam proyek infrastruktur. Menurut Alex, banyak pihak tak bertanggungjawab mencatut anggaran.
"Belum lagi adanya permintaan fee dari permintaan dari berbagai pihak, sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen sering paling 60-70 persen yang masuk untuk infrastruktur. Artinya ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan infrastruktur itu," kata Alex.
Alex menyarankan, pengawas dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini harus ditunjuk dengan benar. Jika pengawas benar, maka pengerjaan proyek akan berjalan dengan baik.
"Banyak anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik maka hasilnya infrastruktur apa pun bentuknya itu, juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak," Alex menandasi.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.
Baca SelengkapnyaKritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)
Baca SelengkapnyaMutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan tol itu harus diaudit
Baca SelengkapnyaTemuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca SelengkapnyaProyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.
Baca SelengkapnyaDampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaKejagung juga mendalami dampak dari modus pengurangan volume proyek dalam proses pembangunan.
Baca SelengkapnyaHasil pengujian itu pun dibenarkan oleh Andreas lantaran sesuai dengan perbandingan yang ia lakukan, mutu beton Tol Layang MBZ tidak sesuai spesifikasi.
Baca SelengkapnyaPT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol
Baca SelengkapnyaPenanganan kasus ini pernah terjaring OTT KPK. Kajari Bondowoso saat itu Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen ditangkap karena diduga menerima suap.
Baca Selengkapnya