Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK Bongkar Biang Kerok Jalan Rusak, Pengawas Tak Beres hingga Anggaran Dicatut

KPK Bongkar Biang Kerok Jalan Rusak, Pengawas Tak Beres hingga Anggaran Dicatut KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - KPK mengungkap faktor menyebabkan banyak jalan rusak di Indonesia. KPK menyebut jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung hingga ditinjau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, faktor pertama jalan rusak yaitu kualitas pengerjaan proyek. Dia memberi contoh pengaspalan yang kualitasnya dianggarkan bertahan hingga tiga tahun, namun sudah amblas akibat musim hujan.

"Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan," ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (18/5).

Faktor lainnya, kata Alex yakni soal pengawas kualitas pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Alex, dalam beberapa kasus ditemukan pengawas justru abai dan tidak bertugas dengan baik.

"Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan? Betul dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja," kata Alex.

"Misalnya pekerjaan baru selesai 50 persen, tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 peren. Demikian juga kualitas jalan itu tidak baik, tapi dinilai baik," Alex menambahkan.

Pungungan Anggaran

Tak hanya itu, Alex membongkar adanya potongan-potongan anggaran dalam proyek infrastruktur. Menurut Alex, banyak pihak tak bertanggungjawab mencatut anggaran.

"Belum lagi adanya permintaan fee dari permintaan dari berbagai pihak, sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen sering paling 60-70 persen yang masuk untuk infrastruktur. Artinya ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan infrastruktur itu," kata Alex.

Alex menyarankan, pengawas dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini harus ditunjuk dengan benar. Jika pengawas benar, maka pengerjaan proyek akan berjalan dengan baik.

"Banyak anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik maka hasilnya infrastruktur apa pun bentuknya itu, juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak," Alex menandasi.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OTT KPK di Bondowoso Diduga Terkait Pengusutan Perkara di Dinas Bina Marga
OTT KPK di Bondowoso Diduga Terkait Pengusutan Perkara di Dinas Bina Marga

Ada enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.

Baca Selengkapnya
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?

Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Kualitas Konstruksi Tol MBZ Buruk, Jaksa Didesak Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara
Kualitas Konstruksi Tol MBZ Buruk, Jaksa Didesak Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara

Mutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)

Baca Selengkapnya
Mutu Beton Tol MBZ di Bawah Standar, Pemerintah Didesak Segera Bersikap Sebelum Jatuh Korban
Mutu Beton Tol MBZ di Bawah Standar, Pemerintah Didesak Segera Bersikap Sebelum Jatuh Korban

Mutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan tol itu harus diaudit

Baca Selengkapnya
Pembangunan di Wilayah Selatan Garut Dinilai Asal-Asalan, Ini Temuan Bupati
Pembangunan di Wilayah Selatan Garut Dinilai Asal-Asalan, Ini Temuan Bupati

Temuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.

Baca Selengkapnya
Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila
Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Persekongkolan Jahat Tender Proyek Tol MBZ Rugikan Negara Rp1,5 Triliun
Persekongkolan Jahat Tender Proyek Tol MBZ Rugikan Negara Rp1,5 Triliun

Kejagung juga mendalami dampak dari modus pengurangan volume proyek dalam proses pembangunan.

Baca Selengkapnya
Ahli: Ada Potensi Tol Layang MBZ Tak Sampai Umur 75 tahun
Ahli: Ada Potensi Tol Layang MBZ Tak Sampai Umur 75 tahun

Hasil pengujian itu pun dibenarkan oleh Andreas lantaran sesuai dengan perbandingan yang ia lakukan, mutu beton Tol Layang MBZ tidak sesuai spesifikasi.

Baca Selengkapnya
Korupsi Tol MBZ Ancam Keselamatan, Jaksa Didorong Hadirkan Saksi Ahli Perkuat Vonis Hakim
Korupsi Tol MBZ Ancam Keselamatan, Jaksa Didorong Hadirkan Saksi Ahli Perkuat Vonis Hakim

PT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bata-Tegal, Kontraktor dan Pejabat Pemkab Bondowoso Ditahan Jaksa
Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bata-Tegal, Kontraktor dan Pejabat Pemkab Bondowoso Ditahan Jaksa

Penanganan kasus ini pernah terjaring OTT KPK. Kajari Bondowoso saat itu Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen ditangkap karena diduga menerima suap.

Baca Selengkapnya