KPK cecar 17 pertanyaan untuk anggota DPRD Sumut
Merdeka.com - Kasus dugaan suap oleh Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho mulai merembet beberapa anggota DPRD provinsi tersebut. Setelah diperiksa sepuluh jam untuk menjadi saksi, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Alamsyah Hamdani mengakui dicecar oleh penyidik sebanyak 17 pertanyaan.
"17 Pertanyaan dan memperkuat apa yang udah ditanya di Mako Brimob," ucapnya ketika dikejar oleh wartawan di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin, (9/11).
Ketika ditanya oleh awak media tentang keterkaitannya dengan penerimaan uang suap, politikus PDIP ini hanya diam dan langsung mengambil langkah seribu. "Nanti ya saya balik lagi, saya makan dulu," tandasnya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Dimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
Pantauan merdeka.com terdapat sejumlah anggota DPRD untuk diperiksa sebagai saksi yang belum keluar dari Gedung KPK. Mereka antara lain anggota DPRD Sumut 2009-2014 Hardi Mulyono, Imam Bandoharo, Andi Arba, dan Oloan Simbolan.
Diketahui, kasus suap anggota DPRD Sumut yang diketuai oleh Gubernur Non-aktif Sumut, Gatot telah menyeret nama anggota DPRD Sumut di antaranya Khamaludin Harahap, Wakil ketua DPRD Sumut periode periode 2009-2014, Chaidir Ritonga, anggota DPRD periode 2014-2019, Ajib Shah, anggota DPRD periode 2009-2014, Sigit Pramono Asri, wakil Ketua DPRD 2009-2014, dan Saleh Bangun, ketua DPRD periode 2009-2014.
Mereka berlima diduga menerima suap dan dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidnan Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.
Baca SelengkapnyaKomisi D DPRD Jateng yang digeledah KPK membidangi perhubungan, infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan dua capim KPK saat sesi wawancara melibatkan sembilan anggota Pansel KPK dan dua panelis tamu.
Baca SelengkapnyaUntuk tes wawancara kali ini, Pansel akan menguji sebanyak 10 orang terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaKeterlibatan Kusnadi berawal dari pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus pencarian buron Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Golkar itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan
Baca SelengkapnyaAli hanya memastikan setiap pemeriksaan hanya dilakukan di lantai dua.
Baca SelengkapnyaKPK mencecar para saksi perihal pengurusan dana hibah hingga dugaan aliran suap dari Pokmas.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaAdhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pejabat Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang di kantor BPKP Jawa Tengah, Kamis (1/2).
Baca Selengkapnya