KPK cuek DPR loloskan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri
Merdeka.com - Komisi III DPR akhirnya menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini diambil secara aklamasi oleh sembilan fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1).
Terpisah usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejagung, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyebut tak ada urusan dengan keputusan sembilan fraksi Komisi III DPR tersebut. Menurut Bambang, meski lolos uji kelayakan DPR, proses hukum tetap berjalan.
"Silakan itu urusan DPR, urusan kami (KPK) ngurusi apa yang menjadi kompetensinya, tidak ngurusi yang lain-lain," kata Bambang di Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana Dewas KPK mengantisipasi gugatan Ghufron? 'Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir,' ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
-
Bagaimana proses hukum Karna Suswandi? 'Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya,' tuturnya.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Siapa yang membantu Aiptu Gunawan? Dengan dibantu warga lain, madrasah yang baru berdiri sejak April 2023 itu menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar agama dan pendidikan moral.
Bambang menegaskan KPK dan DPR memiliki aturan sendiri soal penetapan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut. Karena itu proses hukum yang disangkakan pada Budi Gunawan tetap akan dilakukan oleh KPK.
"KPK bukan ketua lembaga etika, DPR punya sendiri lembaga etika," ucapnya menanggapi pertanyaan wartawan keputusan Komisi III melanggar etika atau tidak.
Diketahui sembilan fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1), akhirnya menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Keputusan ini diambil hanya beberapa saat setelah Budi menjalani fit and proper tes di komisi yang menjadi mitra kerja kepolisian itu.
"Setelah mendengar pandangan fraksi dari sembilan yang hadir, menyetujui surat dari presiden dengan musyawarah mufakat, setuju secara aklamasi. Mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin usai memimpin pleno komisi.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP melayangkan gugatan atas putusan KPU RI terkait hasil Pilpres 2024 ke PTUN.
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, proses terhadap penyidikan yang ditangani Polda Metro Jaya itu masih terus berjalan.
Baca SelengkapnyaSosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaSaat diselisik apakah dewas KPK dan Bareskrim saling bertukar data dan informasi berkaitan dengan penanganan kasus SYL, Albertina enggan membeberkannya.
Baca SelengkapnyaStatus laporan di Gakkumdu terkait kasus tersebut tercatat sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana.
Baca Selengkapnya