Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK cuek DPR loloskan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri

KPK cuek DPR loloskan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi III DPR akhirnya menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini diambil secara aklamasi oleh sembilan fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1).

Terpisah usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejagung, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyebut tak ada urusan dengan keputusan sembilan fraksi Komisi III DPR tersebut. Menurut Bambang, meski lolos uji kelayakan DPR, proses hukum tetap berjalan.

"Silakan itu urusan DPR, urusan kami (KPK) ngurusi apa yang menjadi kompetensinya, tidak ngurusi yang lain-lain," kata Bambang di Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Orang lain juga bertanya?

Bambang menegaskan KPK dan DPR memiliki aturan sendiri soal penetapan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut. Karena itu proses hukum yang disangkakan pada Budi Gunawan tetap akan dilakukan oleh KPK.

"KPK bukan ketua lembaga etika, DPR punya sendiri lembaga etika," ucapnya menanggapi pertanyaan wartawan keputusan Komisi III melanggar etika atau tidak.

Diketahui sembilan fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1), akhirnya menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Keputusan ini diambil hanya beberapa saat setelah Budi menjalani fit and proper tes di komisi yang menjadi mitra kerja kepolisian itu.

"Setelah mendengar pandangan fraksi dari sembilan yang hadir, menyetujui surat dari presiden dengan musyawarah mufakat, setuju secara aklamasi. Mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin usai memimpin pleno komisi.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK

Posisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024

KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Gugat Kecurangan Pemilu 2024 ke PTUN, Gerindra Yakin Tak Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran
PDIP Gugat Kecurangan Pemilu 2024 ke PTUN, Gerindra Yakin Tak Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran

PDIP melayangkan gugatan atas putusan KPU RI terkait hasil Pilpres 2024 ke PTUN.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Baca Selengkapnya
Ogah Buang-Buang Energi, Prabowo Putuskan Lanjutkan Capim KPK Usulan Jokowi
Ogah Buang-Buang Energi, Prabowo Putuskan Lanjutkan Capim KPK Usulan Jokowi

Prabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Sebut Kelanjutan Seleksi Capim KPK Tunggu Keputusan Prabowo
DPR Sebut Kelanjutan Seleksi Capim KPK Tunggu Keputusan Prabowo

Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Menko Polkam soal Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Naik Sidang
Ini Kata Menko Polkam soal Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Naik Sidang

Menurut Budi Gunawan, proses terhadap penyidikan yang ditangani Polda Metro Jaya itu masih terus berjalan.

Baca Selengkapnya
Ada Tersangka Korupsi Nyalon Pilkada, ini Sosoknya KPK Sampai Tak Berdaya
Ada Tersangka Korupsi Nyalon Pilkada, ini Sosoknya KPK Sampai Tak Berdaya

Sosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Dewas Sambangi Bareskrim Koordinasi Penanganan Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri
Dewas Sambangi Bareskrim Koordinasi Penanganan Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri

Saat diselisik apakah dewas KPK dan Bareskrim saling bertukar data dan informasi berkaitan dengan penanganan kasus SYL, Albertina enggan membeberkannya.

Baca Selengkapnya
Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun Wardana Dihentikan, Ini Alasannya
Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun Wardana Dihentikan, Ini Alasannya

Status laporan di Gakkumdu terkait kasus tersebut tercatat sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana.

Baca Selengkapnya