KPK Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan di Kasus Bupati Hulu Sungai Utara

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW) dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRT HSU Maliki, dalam rangka pengurusan jabatan. Dari situ, tidak tertutup kemungkinan Abdul Wahid terjerat kasus jual beli jabatan.

"Tidak menutup kemungkinan, akan muncul fakta-fakta dugaan perbuatan lain terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AW," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (22/11).

Ali mengatakan, KPK sejauh ini masih fokus mendalami kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022 dan gratifikasi, yang menjerat AW.

"Tim penyidik akan terus mendalami seluruh Informasi yang telah di peroleh hingga saat ini," kata Ali.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid. Abdul Wahid ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022 dan gratifikasi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Abdul Wahid akan ditahan selama 20 hari pertama.

"Agar proses penyidikan dapat berjalan lancar, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 November 2021 sampai 7 Desember 2021, di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (18/11/2021).

Dia mengatakan, Abdul Wahid akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK.

Kasus yang menjerat Abdul Wahid ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT, KPK mengamankan 7 orang. Tiga di antaranya dijadikan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam dua proyek lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR pada dua desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Ketiganya adalah Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA), Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

Firli mengatakan, Abdul Wahid yang merupakan Bupati HSU dua periode ini menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut. Penyerahan uang atas permintaan Abdul Wahid.

"Penerimaan uang oleh Tersangka AW (Abdul Wahid) dilakukan di rumah MK (Maliki) pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan Tersangka AW," kata Firli.

Kemudian, pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid dan melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021. Dalam dokumen tersebut, Maliki telah menyusun dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

Abdul Wahid menyetujuinya dengan syarat pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuknya dan 5% untuk Maliki.

"Adapun pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh Tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) dengan jumlah sekitar Rp 500 juta," kata Firli

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2019 sekitar Rp 4,6 Miliar, tahun 2020 sekitar Rp 12 Miliar, dan ahun 2021 sekitar Rp 1,8 Miliar.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com