KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Kualitas dan Harga Proyek Stadion Mandala Krida
Merdeka.com - KPK terus berupaya mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan Kantor Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY pada Rabu (17/2).
Menanggapi kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya terus mendalami kasus tersebut. Termasuk tentang dugaan penyimpangan kualitas maupun harga dari pembangunan Stadion Mandala Krida.
"Kalau perkembangan kasusnya sampai sekarang masih kita dalami, nanti kita lihat sejauh mana pembangunan itu yang sudah dipaparkan," ujar Alex di Kantor Gubernur DIY, Kamis (18/2).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Sudah kita lihat memang ada dugaan penyimpangan terkait dengan kualitasnya. Terkait harganya, sedang kita dalami," sambung Alex.
Alex menjabarkan bahwa belum akan mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida. Alex menjanjikan jika semua alat bukti telah terkumpul, KPK baru akan mengumumkan tersangka.
Alex merinci penetapan tersangka tanpa kelengkapan bukti yang kuat akan membuat tersangka tersandera. Bahkan, kata Alex dampaknya pun bisa sampai ke keluarga yang bisa dicap keluarga koruptor.
Alex menjabarkan KPK ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka kasus dugaan korupsi. Tersangka, lanjut Alex berhak mendapatkan proses peradilan yang cepat.
"Begitu alat bukti cukup, ya kemudian kita tahan baru kita umumkan. Kita pastikan prosesnya tidak lama, paling lama 90 hari selesai. Sebelumnya kan kadang orang yang ditetapkan tersangka kan sampai tahunan. Malah sampai lupa ditetapkan tersangka,"terang Alex.
"Jangan sampai terjadi seperti itu, kemudian kita evaluasi terkait penanganan perkara. Tujuannya itu supaya ada kepastian yang ditetapkan tersangka kapan kasusnya akan diproses," sambung Alex.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca Selengkapnya"Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info," kata Tessa
Baca SelengkapnyaNamun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaAtas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan beberapa shelter tsunami sudah ada yang roboh.
Baca Selengkapnya