KPK desak Jokowi serius lakukan reformasi birokrasi & penegak hukum

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo serius melakukan perbaikan di sektor birokrasi. Menurut Agus, tindak pidana korupsi terjadi karena birokrasi yang tumpang tindih.

"Salah satu kelemahan kita adalah is doing bisnis di Indonesia, belum efektifnya birokrasi Indonesia. Presiden harus memikirkan reformasi birokrasi. Tantangannya bukan hanya itu. Terjadi tumpang tindih," ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Tidak hanya perbaikan di sektor birokrasi saja yang disoroti KPK, reformasi penegakan hukum juga disoroti Komisi Anti Rasuah ini.

Oleh sebab itu, tambah Agus, guna menekan angka tindak pidana korupsi di segala lini, KPK akan segera meluncurkan program I SPDP untuk memantau tingkat korupsi di seluruh wilayah.

"Yang tidak kalah penting KPK dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi koordinasi dengan penegak hukum lainnya adalah prioritas. Akan kami segera launching i SPDP. Itu bisa memonitor korupsi di daerah. Itu bisa dimonitor dari Jakarta sehingga itu bisa dimonitor dengan baik. Kita ingin wujudkan transparansi publik," tuturnya.

"Aplikasi JAGA juga, bapak presiden mohon nanti meresmikan," tandasnya.

Hari ini KPK menggelar konferensi pers dalam rangka hari bebas korupsi Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Menkopolhukam, Wiranto, Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa, Menteri Perhubungan, Budi Karya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga menghadiri konferensi pers tersebut.