Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK desak SDA ungkap anggota parlemen terlibat korupsi haji

KPK desak SDA ungkap anggota parlemen terlibat korupsi haji Suryadharma Ali di KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), supaya berani membeberkan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 yang memiliki bisnis diduga terlibat korupsi pelaksanaan Haji. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya akan memperhitungkan keringanan kepada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu bila berani buka suara menunjuk siapa saja politikus Senayan terlibat tindak rasuah.

Samad mengatakan supaya SDA jangan sampai gegabah mencoba melindungi pelaku korupsi haji lain. Sebab, dia yakin ada persekongkolan cukup kuat antara SDA dan beberapa anggota Komisi VIII dalam mengakali pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan haji.

"Iya harus dia (SDA) tunjuk dong, jangan sendiri-sendiri kan. Karena kita yakin di komisi yang membidangi itu, itu orang yang punya keterkaitan cukup kuat lah," kata Samad, kepada awak media di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

Samad mengatakan, selama ini SDA cenderung tidak mau buka mulut ketika diminta menjelaskan keterlibatan anggota parlemen dalam kasusnya. Menurut dia, hal itu menghambat proses penyidikan haji selama ini.

"Itu yang mau kita dalami makanya, sehingga lama," ujar Samad.

Ihwal kemungkinan SDA menjadi justice collaborator, Samad merasa pesimis. Sebab menurut dia, posisi SDA adalah pelaku utama. Tetapi menurut Samad, bila SDA berani mengungkap maka bukan tidak mungkin bakal dipertimbangkan soal keturunan.

Namun demikian, saat disinggung apakah tersangka berikutnya bakal mengarah kepada anggota DPR, Samad berkelit sembari tersenyum. "Saya belum bisa simpulkan itu," jawab Samad.

(mdk/gib)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons KPK soal Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan Dugaan Korupsi Kuota Haji
Respons KPK soal Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan Dugaan Korupsi Kuota Haji

Pelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.

Baca Selengkapnya
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji

Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.

Baca Selengkapnya
Pansus Angket DPR Temukan Indikasi Korupsi Haji, Modusnya Alihkan Kuota Regular ke Khusus
Pansus Angket DPR Temukan Indikasi Korupsi Haji, Modusnya Alihkan Kuota Regular ke Khusus

Pansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Baca Selengkapnya
Ada 4 Laporan kepada Menag dan Wamenag di KPK
Ada 4 Laporan kepada Menag dan Wamenag di KPK

Selama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gus Yahya Curigai Pansus Haji DPR Dimotori Cak Imin
VIDEO: Gus Yahya Curigai Pansus Haji DPR Dimotori Cak Imin "Marah Sama PBNU, Adik Saya Diincar"

DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

Baca Selengkapnya
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung

Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.

Baca Selengkapnya
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji

Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan ke KPK
Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan ke KPK

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan atas dugaan kasus korupsi kuota haji ke KPK.

Baca Selengkapnya
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

Baca Selengkapnya