KPK desak SDA ungkap anggota parlemen terlibat korupsi haji
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), supaya berani membeberkan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 yang memiliki bisnis diduga terlibat korupsi pelaksanaan Haji. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya akan memperhitungkan keringanan kepada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu bila berani buka suara menunjuk siapa saja politikus Senayan terlibat tindak rasuah.
Samad mengatakan supaya SDA jangan sampai gegabah mencoba melindungi pelaku korupsi haji lain. Sebab, dia yakin ada persekongkolan cukup kuat antara SDA dan beberapa anggota Komisi VIII dalam mengakali pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan haji.
"Iya harus dia (SDA) tunjuk dong, jangan sendiri-sendiri kan. Karena kita yakin di komisi yang membidangi itu, itu orang yang punya keterkaitan cukup kuat lah," kata Samad, kepada awak media di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Samad mengatakan, selama ini SDA cenderung tidak mau buka mulut ketika diminta menjelaskan keterlibatan anggota parlemen dalam kasusnya. Menurut dia, hal itu menghambat proses penyidikan haji selama ini.
"Itu yang mau kita dalami makanya, sehingga lama," ujar Samad.
Ihwal kemungkinan SDA menjadi justice collaborator, Samad merasa pesimis. Sebab menurut dia, posisi SDA adalah pelaku utama. Tetapi menurut Samad, bila SDA berani mengungkap maka bukan tidak mungkin bakal dipertimbangkan soal keturunan.
Namun demikian, saat disinggung apakah tersangka berikutnya bakal mengarah kepada anggota DPR, Samad berkelit sembari tersenyum. "Saya belum bisa simpulkan itu," jawab Samad.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.
Baca SelengkapnyaPada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.
Baca SelengkapnyaPansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Baca SelengkapnyaSelama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.
Baca SelengkapnyaDPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaHilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan atas dugaan kasus korupsi kuota haji ke KPK.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.
Baca SelengkapnyaPansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca Selengkapnya