KPK diminta proaktif soal foto Samad dengan putra petinggi TNI
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus membeberkan bukti Ketua KPK Abraham Samad bermain politik pada Pilpres 2014. Salah satunya saat Samad berdiri bersama seorang yang berinisial RNH, yang merupakan putra petinggi TNI di sebuah lokasi di Senayan.
"Saya kira karena ini kasus khusus di mana mendapat perhatian begitu banyak dari masyarakat luas, sudah saatnya pengawasan internal dan pimpinan KPK inisiatif untuk membentuk komite etik," kata anggota Komisi III DPR Asrul Sani, di gedung Parlemen, Senin (2/2)
Politikus PPP itu menambahkan, dengan pembentukan komite etik, hal itu dapat menunjukkan apakah Abraham Samad bersalah atau tidak. Dia menilai, jika KPK tidak proaktif meneruskan laporan tersebut, terkesan lembaga antirasuah itu berusaha melindungi Samad.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Kalau tidak ada proaktif dari KPK. Terkesan melindungi yang kedua terkesan apapun yang mengkritisi mempersoalkan pimpinan KPK dianggap sebagai mempersoalkan KPK, padahal itu hal yang harus dibedakan," katanya.
Komisi III, lanjut Sani, mendorong KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dia menyayangkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan KPK membentuk komite kode etik setelah adanya pengaduan.
"Saya sendiri kalau mempelajari tidak ada ketentuan di dalam kode etik yang mengharuskan komite kode etik dibentuk atau diinisiasi setelah ada pengaduan resmi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua bantuan hukum dan advokasi pusat DPP PDI-P Arteria Dahlan menunjukkan salah foto rahasia pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Mereka terus berusaha memberikan bukti jika Samad bermain politik saat Pilpres 2014 lalu.
Menurut Arteria, pertemuan dengan seseorang yang merupakan anak petinggi TNI itu adalah bagian dari enam pertemuan yang diungkapkan oleh Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Dalam foto itu, Abraham berdiri bersama seorang yang berinisial RNH di sebuah lokasi di Senayan.
"Putra petinggi TNI, inisial RNH Pertemuan ke empat, di bilangan Senayan," katanya dalam diskusi di Bakoel Coffe, Cikini Jakarta, Minggu (1/2).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaMabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaIa bak pahlawan bagi teman-temannya yang jadi korban perundungan.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pandang bulu memberantas korupsi. Termasuk memanggil anak dan menantu Presiden
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
Baca Selengkapnya