KPK Diminta Segera Tindak Lanjut Temuan Ombudsman soal Maladministrasi TWK

Merdeka.com - Pengurus Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nova Riza, meminta KPK mematuhi saran Ombudsman RI (ORI) terkait tindakan korektif atas maladministrasi dalam proses alih status kepegawaian melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurutnya, KPK sebagai lembaga penegak hukum harus patuh kepada hukum.

"Jika KPK tidak segera melakukan saran atau tindakan korektif yang disarankan oleh ORI bukan rekomendasi istilahnya, apalagi KPK lembaga penegak hukum harusnya patuh kepada hukum dan produk produk yang dikeluarkan ORI itu merupakan produk hukum jadi harus dipatuhi," katanya dalam diskusi virtual Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Jumat (30/7).

Nova sangat mengapresiasi Ombudsman karena cukup terkejut dengan hasil koreksi Ombudsman terkait maladministrasi TWK KPK. Dia bilang, hal ini cukup membawa semangat baru bagi para pegawai yang tak lolos TWK.

"Mengingat keputusan MK, arahan Presiden tidak didengarkan KPK maupun BKN serta lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan 51 pegawai KPK jadi ini tentu menjadi semangat baru bagi kami," ucapnya.

Menurutnya, memang banyak terdapat temuan maladministrasi pada penyelenggaraan TWK. Antara lain pelanggaran administratif, pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dan ini tentunya ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap KPK," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman memberikan empat catatan atau tindakan korektif terkait temuan maladaministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pertama, KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.

Kedua, pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Ketiga, hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Keempat, 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum 30 Oktober 2019.