KPK diminta tak tebang pilih usut kasus e-KTP

Merdeka.com - Sejumlah pegiat anti korupsi di Makassar turun ke jalan, Kamis (14/3) sore. Mereka menggelar demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuktikan bisa mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP dan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan rencana revisi UU KPK.

Aksi berlangsung di pinggir Jalan AP Pettarani, tidak diwarnai dengan orasi sebagaimana aksi-aksi lainnya. Mereka hanya diam dengan pamflet di tangan antara lain bertuliskan 'uji nyali KPK, tangkap mafia e-KTP, rakyat bersamamu'.

Dalam aksinya mereka juga memasang alat peraga demo lainnya berupa spanduk besar bergambar para anggota DPR yang disebut-sebut pelaku korupsi berjamaah itu termasuk tiga legislator asal Sulsel.

Selain itu, mereka juga membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap yang memuat catatan perjalanan pengusutan mega korupsi proyek e-KTP, berikut tuntutan para pegiat anti korupsi ini.

Wiwin Suwandi, direktur riset dan data Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel yang turut unjuk rasa mengatakan, aksi ini sengaja digelar untuk memberikan, mengirimkan semangat kepada KPK sebagai bentuk dukungan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Wiwin, tantangan KPK dalam pengusutan kasus dugaan mega korupsi ini cukup keras karena cukup banyak yang diduga terlibat dan dari berbagai elemen seperti politisi dan penyelenggara negara seperti para politisi yang ada di senayan yang berjamaah mendesain dari awal kasus ini mulai dari tahapan pengusulan anggaran, pembahasan hingga penyetujuan di badan anggaran DPR.

"Dugaan kasus korupsi berjamaah ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak administrasi warga negara lantaran kasus itu banyak warga yang dirugikan, mereka terkendala dalam pengurusan sejumlah jenis administrasi karena tidak memiliki e-KTP," kata Wiwin Suwandi.

Wiwin juga meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan rencana revisi UU KPK karena itu bukan lagi langkah untuk melemahkan tapi sudah merupakan langkah untuk mematikan KPK. Kelak jika itu benar terjadi maka di masa mendatang KPK benar-benar hanya akan menjadi singa tanpa taring.

"Politisi atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu tentu tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan melakukan serangan, move-move politik oleh KPK harus bertahan dan mewaspadai sejumlah politisi seperti Fahri hamzah, Fadli Zon. Mereka ini mulai bergerak mainkan opini di media untuk sudutkan KPK," kata Wiwin Suwandi.