Follow
KPK duga DPR main mata loloskan Budi Gunawan
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menduga ada kongkalikong di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Mantan Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional itu melihat para politikus berusaha melindungi kepentingan tertentu sehingga nekat meloloskan Komjen Budi yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
"Bisa saja, tapi kan tanpa ini pun sudah seperti itu," kata Adnan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang menilai Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? 'Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu,' kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Adnan menduga kemungkinan para politikus itu sengaja menggunakan Komjen Budi sebagai tameng. Sebab, dia merasa beberapa dari mereka ciut bila mesti berhadapan dengan KPK.
"Rasa ketakutan selalu muncul. Dan enggak mesti berkaitan dengan BG dan sebagainya," ujar Adnan.
Namun, rekan sejawat Adnan, Bambang Widjojanto, menolak memberi analisa soal itu. Menurut dia penegak hukum dilarang membuat analisa.
"Saya belum bisa bikin analisis itu. Itu analisis baik, tapi saya belum berfikir ke situ," kata Bambang.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hingga saat ini pun tim penyidik KPK, kata Ali masih terus mendalami lebih jauh soal keberadaan Harun.
Baca Selengkapnya
Budiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.
Baca Selengkapnya
Demokrat tak mempermasalahkan apalagi keberatan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca Selengkapnya
Pembicaraan tersebut dilakukan saat Budi Gunawan akan masuk dalam Kabinet Merah Putih.
Baca Selengkapnya
Lima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.
Baca Selengkapnya
KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani meminta untuk menunggu Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan mengumumkan.
Baca Selengkapnya
Maka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca Selengkapnya
Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020
Baca Selengkapnya