KPK fokus usut peran pejabat Kemenhut dalam kasus lahan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan semakin fokus mendalami dugaan keterlibatan para pejabat di Kementerian Kehutanan dalam pelbagai kasus korupsi menyangkut alih fungsi lahan dan hutan atau penerbitan izin penggunaan lahan di beberapa daerah. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pemanggilan petinggi dan pucuk pimpinan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu dalam perkara berbeda adalah buat mencari sejauh mana peran mereka dalam pusaran kasus.

"Itu sebabnya KPK memang harus melakukan kajian lebih mendalam ke situ. Melakukan penyelidikan dan penyidikannya. Kami sekarang mengintensifkan itu," kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11).

Bambang mengatakan, kecurigaan mengarah kepada Kemenhut lantaran dalam beberapa kasus suap izin lahan berhasil dibongkar melalui operasi tangkap tangan, KPK melihat ada keterkaitan antara kewenangan dari penyelenggara negara dengan pihak punya otoritas pengalihan lahan. Contoh terbaru adalah kasus suap revisi izin alih fungsi lahan Provinsi Riau melibatkan Gubernur Annas Maamun, sogok rekomendasi tukar menukar lahan hutan lindung di Kabupaten Bogor melibatkan Bupati Rahmat Yasin dan bos PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala alias Swee Teng, dan pemerasan penerbitan izin penggunaan lahan di Kabupaten Karawang menjerat Bupati Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah.

"Dari situ yang kemudian kita perlu mengintensifkan pertanyaan ke arah itu, karena konteksnya harus ada rekomendasi dari kepala daerah," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, lantaran para kepala daerah ini memainkan penerbitan izin dengan imbalan duit dan menyerahkan permohonannya kepada Kemenhut, maka mau tidak mau mereka mesti menelusuri kepada Kemenhut. Menurut dia, ihwal indikasi perbuatan korupsi akan ditentukan lebih lanjut bila ditemukan bukti.

"Itu sebabnya kita perlu ngecek ke kementerian. Nanti pada saatnya kalau ada indikasi pasti akan ditemukan," sambung Bambang. (mdk/has)