KPK godok pengganti Irjen Heru pekan ini, ada nama dari Kejaksaan & Polri
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya sudah mengantongi beberapa nama yang akan mengisi kursi Deputi Penindakan KPK dan akan diproses pekan ini. Posisi itu sebelumnya dijabat oleh Irjen Heru Winarko yang kini menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Sudah ada dari kejaksaan sudah ada dari kepolisian," ujar Basaria kepada wartawan di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (2/3).
Sayang, Basaria berdalih lupa nama-nama tersebut. "Tapi saya lupa namanya. Lupa saya. Dalam waktu seminggu ini segera di proses nanti kita harapkan akan segera dapatkan penggantinya" tuturnya.
-
Siapa yang memimpin BNI dalam kerja sama ini? Dalam keterangannya, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan, langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Siapa saja yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi? Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto.Lalu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Siapa yang harus padankan NIK dengan NPWP? Dari total 73,89 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tersisa sebanyak 691 ribu NIK-NPWP yang masih harus dipadankan,' kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, kepada Liputan6.com.
-
Bagaimana cara pemadanan NIK NPWP? Proses pemadanan NIK NPWP dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak dapat melakukan pemadanan ini secara mandiri atau dengan bantuan petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat ditanya kemungkinan mencari pengganti Heru dengan proses lelang jabatan seperti yang dikemukakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto. Begini tanggapan Basaria. "Ini sama kaya proses lainnya tidak ada beda ada nanti yang nangani. Kemudian nanti nama-nama yang dikirim ke kita siapa kita liat nanti," ujarnya.
KPK, lanjut Basaria, tetap akan menyeleksi sejumlah nama yang sudah masuk untuk menggantikan Heru, termasuk warga sipil.
"Nanti kita lihat latar belakangnya apakah bisa melakukan duduk sebagai Deputi Penindakan itu kan syaratnya banyak jadi tidak tutup kemungkinan siapa aja bisa," singkatnya.
Ia menambahkan antara KPK dan Polri sudah ada komunikasi soal Irjen Heru yang akan menggantikan Budi Waseso di BNN.
"Sudah barang tentu dikomunikasikan terlebih dahulu oleh KPK. KPK juga siap melakukan pergantian sebagai ganti beliau," tutupnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan Heru sebagai PJ Gubernur akan habis pada 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK telah mengumumkan 236 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi awal.
Baca SelengkapnyaNama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca SelengkapnyaKorps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya